periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi mengumumkan kelanjutan program bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Kebijakan ini menyasar 33,24 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, perpanjangan program tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi semester II-2026.

Menurutnya, langkah ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian situasi global.

Airlangga menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 17,54 triliun khusus untuk menyukseskan program tersebut.

“Bantuan Pangan dilanjutkan untuk tiga bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun,” ujar Airlangga, Senin (22/6).

Lebih lanjut, bantuan pangan ini diproyeksikan menjadi bantalan utama perekonomian domestik. Penyaluran komoditas tersebut dinilai efektif memperkuat fondasi konsumsi rumah tangga pada paruh kedua tahun ini.

Secara keseluruhan, total stimulus ekonomi yang diguyurkan pemerintah mencapai Rp 26,34 triliun. Airlangga memaparkan bahwa sektor pangan mendapatkan porsi alokasi yang paling dominan.

“Total stimulus yang dikeluarkan pemerintah untuk semester kedua tahun ini mencapai sekitar Rp 26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp 2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp 18,04 triliun,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, perumusan kebijakan ini telah melibatkan koordinasi intensif antarkementerian. Pihaknya mengaku sudah menyelaraskan langkah bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Surat rekomendasi dari Menko Pangan disebutnya menjadi dasar pembahasan lintas sektor sebelum disetujui Presiden. Mekanisme tersebut memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Selain beras, pemerintah juga menghadirkan program Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) untuk komoditas kedelai. Perajin tahu dan tempe dipastikan mendapat subsidi sebesar Rp 2.000 per kilogram.

Kuota tahap awal untuk subsidi kedelai ini ditetapkan sebanyak 250.000 ton. Skema bantuan tersebut dihadirkan untuk menekan gejolak harga bahan baku di pasar tradisional.

Airlangga menegaskan, intervensi pasar ini sangat krusial demi memitigasi risiko eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan di kawasan Selat Hormuz diwaspadai karena berpotensi mengguncang rantai pasok dunia.

Melalui stimulus berlapis ini, pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan tetap kokoh dan stabil. Pemerintah optimistis pasokan pangan masyarakat prasejahtera akan tetap aman hingga akhir triwulan ketiga.

“Baik terhadap bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan, dan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian dan ini kami sudah bahas secara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden,” tutup Airlangga.