Airlangga: Bali Siapkan 2-3 Lokasi Pusat Keuangan Internasional

Periskop.id - Pemerintah berencana membangun dua hingga tiga kawasan pusat keuangan internasional di Bali. Dokumen hukum dan ekosistem infrastruktur untuk proyek tersebut kini tengah disiapkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kawasan yang dikenal sebagai International Financial Center (IFC) itu dirancang khusus untuk menyedot lebih banyak investasi asing ke Indonesia. Menurutnya, Indonesia selama ini hanya menerima investasi langsung sekitar Rp2.200 triliun, angka yang dinilainya masih jauh dari potensi sesungguhnya.

"Financial center kita sedang siapkan legal dokumennya. Ekosistem infrastrukturnya sedang kita siapkan di Bali. Sementara di Bali bisa 2 atau 3 titik," ujar Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Salah satu daya tarik utama IFC adalah opsi insentif pajak hingga 0%. Ketika ditanya soal cap "surga pajak," Airlangga tidak menampiknya dan justru menunjuk praktik serupa yang sudah berjalan di sejumlah negara.

"Surga pajak kan ada di mana aja sekarang. Ya kan di Dubai juga ada surga pajak. Di Singapura juga ada surga pajak," imbuh Airlangga.

Ia mencontohkan Singapura, yang mampu menarik dana hingga Rp5.000 triliun lewat pusat keuangannya. Dana tersebut, kata Airlangga, masuk ke Singapura lebih dulu sebelum disebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

"Rp5.000 triliun itu dana masuk ke Singapura dulu baru disebar. Sedangkan potensi investasi di Indonesia kan besar. Dubai Financial Center juga yang kami bicara, mereka itu sekitar US$800 billion. Di dunia kan terbatas financial center, hanya Singapura, Dubai, Hong Kong, kemudian bagian di Amerika," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah siap memberikan insentif berstandar global demi mendatangkan aliran dana asing. Ia menegaskan kebijakan pajak 0% di IFC bukan langkah yang merugikan negara.

Purbaya menilai, meski tidak ada penerimaan pajak langsung, masuknya dana ke IFC justru bisa memperkuat cadangan devisa sekaligus memperluas sumber pembiayaan pembangunan nasional.

"Kalau dia minta, saya kasih 0%. Tadinya kan tidak ada juga. Dengan itu ya nol tidak apa-apa, tapi uang masuk ke situ. Lalu sumber pendanaan untuk pembangunan juga menguat, karena mereka bisa membeli obligasi pemerintah. Kalau dia minta bunga rendah, fasilitas saya kasih," kata Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).