Eddy Soeparno: Harga Asli Pertalite Rp16.100 per Liter

Periskop.id - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkap selisih besar antara harga jual dan harga keekonomian bahan bakar bersubsidi. Harga asli Pertalite disebutnya mencapai Rp16.100 per liter, jauh di atas harga jual Rp10.000 per liter yang dibayar masyarakat.

Selisih serupa juga terjadi pada Solar Subsidi. Menurutnya, harga keekonomian solar mencapai Rp12.000 per liter, sementara masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter.

Eddy menjelaskan, kesenjangan harga tersebut ditanggung negara lewat APBN sehingga beban fiskal makin berat. 

"Hari ini kita subsidi, Biosolar kita harganya kalau Ibu Bapak beli, Biosolar Rp6.800. Berapa harga produksinya? Rp12.000 keekonomiannya. Kita beli Pertalite Rp10.000, dimanapun Rp10.000. Berapa nilai keekonomiannya? Rp16.100," kata Eddy Soeparno, Selasa (11/8).

Ketergantungan pasokan energi terhadap impor disebutnya sebagai pemicu utama kerentanan energi nasional. Kebutuhan BBM Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi dalam negeri hanya sekitar 600 ribu barel per hari.

Kondisi itu, menurut Eddy, membuat pemerintah harus merogoh kocek lebih besar untuk membeli bahan baku impor. 

"Hari ini dari segi ketahanan energi, kita masih menggantungkan harapan pada impor untuk menggerakkan mobilitas ekonomi kita secara keseluruhan. Ini kemudian membawa tekanan kepada fiskal kita," tuturnya.

Tak hanya BBM, gas elpiji 3 kilogram bersubsidi juga menanggung beban serupa. Harga keekonomian LPG melon itu, kata Eddy, lebih dari dua kali lipat harga jual ke masyarakat saat ini.

"LPG 3 kg, Ibu Bapak, harganya kurang lebih Rp20.000-Rp21.000. Keekonomiannya Rp56.000. Jadi dalam satu tabung LPG 3 kg ada subsidi pemerintah Rp36.000. Kita kebutuhannya (LPG) adalah 8 juta ton per tahun, 80% impor," jelas Eddy Soeparno.

Besarnya angka subsidi tersebut dinilai jadi tantangan tersendiri karena distribusinya belum tepat sasaran. Eddy mengutip data Dewan Energi Nasional (DEN) yang menyebut sebagian besar subsidi energi tidak dinikmati kelompok yang benar-benar membutuhkan.

"Menurut Dewan Energi Nasional, 63% subsidi energi kita salah sasaran," kata Eddy.

Perbaikan data penerima subsidi, menurutnya, jadi langkah mendesak yang perlu dilakukan pemerintah. Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan dan program dekarbonisasi dinilai jadi kunci agar Indonesia bisa mengurangi beban impor energi ke depan.

"Jadi transisi energi yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari komitmen kita untuk melakukan dekarbonisasi tersebut. Dan menurut saya hari ini target dekarbonisasi melalui transisi energi tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi seluruh dunia," tandasnya.