JAKARTA - DPR RI akan mendukung pemerintah bila menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Efisiensi anggaran selama itu memang baik untuk rakyat, DPR RI tentu saja akan mendukung,” ujar Puan saat memberikan keterangan usai bertemu Perdana Menteri (PM) Li Qiang di kompleks parlemen, Senayan, dikutip dari Antara, Senin (26/5).

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa DPR RI akan melihat postur anggaran pada 2026, dan memastikan hal tersebut banyak dipakai untuk kesejahteraan rakyat.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan ragam dampak di berbagai sektor.

Mulai dari pelemahan ekonomi yang dipercaya banyak disumbang dari kebijakan efisiensi, penurunan okupansi perhotelan karena berkurangnya belanja perjalanan dinas, hingga kritik publik yang menyorot inkonsistensi pemerintah di mana efisiensi anggaran dibarengi dengan penambahan banyak staf khusus.

Sementara itu, terkait target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026, yakni pada rentang 5,2%-5,8%, dia memandang bahwa DPR RI akan membahasnya dengan Kementerian Keuangan.

“Pada minggu depan pandangan fraksi, kemudian nanti pemerintah akan memberikan jawabannya kembali terkait dengan pandangan dari semua fraksi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut pada tahun anggaran 2026.

“Kami masih akan terus memonitor berbagai langkah efisiensi, dan tentu nanti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan,” kata Sri Mulyani kepada jurnalis usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5).

Sementara pada rapat itu, Sri Mulyani menyampaikan target pemerintah yang tercantum pada KEM PPKF 2026.