14 Pejabat Kementan Dicopot, Amran Beri Waktu Sebulan

Periskop.id - Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberhentikan sementara 14 pejabat eselon I hingga eselon III di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Pencopotan itu terkait dugaan penyimpangan bernilai miliaran rupiah dan para pejabat tersebut tengah menjalani pemeriksaan.

Amran menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari penyegaran sekaligus penegakan disiplin di internal kementerian. Bersamaan dengan pencopotan itu, Kementan juga melantik lebih dari 30 pejabat baru, termasuk sejumlah nama di jenjang eselon II.

"Hari ini kami melantik 30 lebih. Ada eselon II, kami lantik. Ini penyegaran dan hukuman. Ada 14, kami copot. Ada eselon I, ada eselon II, ada eselon III," kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta, Selasa (18/8).

Amran menerangkan, 14 pejabat itu untuk sementara tidak diberi jabatan sambil menunggu hasil pemeriksaan. Jika terbukti merugikan negara, ia menegaskan Kementan tidak akan ragu menyerahkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum.

"Dan tidak diberi jabatan, sementara diperiksa. Kalau ini betul-betul merugikan negara, kami serahkan ke penegak hukum," ucap Amran.

Proses tersebut, menurut Amran, tetap mengedepankan asas keadilan. Ia memastikan pejabat yang belakangan terbukti tidak bersalah bisa kembali menjabat, bahkan mendapat promosi.

"Tetapi sebaliknya, kalau terbukti dia tidak melakukan apa-apa, kami akan lantik kembali, kami akan promosikan kembali. Jadi kita harus sportif, meritokrasi," sambung Amran.

Amran menegaskan prinsip meritokrasi berlaku tanpa pandang bulu. Ia bahkan mengungkapkan salah satu pejabat yang terkena tindakan itu memiliki hubungan keluarga dekat dengannya.

"Bahkan di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara. Di sini kita harus adil pada mereka. Meritokrasi, merit system," lanjut Amran.

Menurutnya, pembiaran terhadap dugaan pelanggaran justru bisa membuat praktik kejahatan terus berlangsung di lingkungan Kementan. Karena itu, ia memilih mengambil tindakan cepat terhadap para pejabat yang tengah diperiksa.

"Karena kalau tidak, kita sama juga kalau membiarkan kejahatan. Membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian. Olehnya itu, kami mengambil langkah tegas. Empat belas orang. Ada eselon I, eselon II, dan eselon III. Semua nonjob mulai hari ini," sambung Amran.

Soal jenis pelanggaran, Amran menyebut dugaan kasus itu berkaitan dengan uang dan nilainya mencapai miliaran rupiah. Ia menekankan perkara tersebut masih dalam tahap dugaan dan pemeriksaan.

"Pelanggarannya intinya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya. Ini nilainya nanti total, yang jelas miliaran total," ungkap Amran.

Amran memberi tenggat waktu penyelesaian pengusutan paling lambat tiga bulan. Ia berharap pemeriksaan itu bisa rampung dalam satu bulan.

"Saya beri waktu urgent. Mengusut sampai paling lambat tiga bulan. Kalau bisa satu bulan selesai," ucap Amran.

Amran memastikan pencopotan pejabat di Kementan belum tentu berhenti pada 14 orang tersebut. Sejumlah persoalan lain disebut masih didalami dan pejabat yang terbukti bersalah bisa kembali dikenai tindakan serupa.

Amran menyebutkan tindakan tegas ini merupakan bagian dari arahan Presiden. Ia mengaku telah melaporkan pencopotan sejumlah pejabat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto beberapa hari sebelumnya.

"Kami, itu perintah Presiden. Dan kami laporkan ke Bapak Presiden. Tiga hari lalu kami laporkan. Pak, ada yang dicopot. Beliau bilang satu kata, 'gas pol'," kata Amran.

Meski demikian, Amran kembali mengingatkan dugaan pelanggaran tersebut masih harus dibuktikan. Penindakan administratif dilakukan agar roda organisasi Kementan tetap berjalan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Ia juga mengapresiasi jajaran internal Kementan yang terlibat menangani persoalan tersebut, dan meminta seluruh pegawai tidak ragu melapor jika menemukan masalah di lingkungan kementerian.

"Silakan lapor Pak Amran, sampaikan kalau ada masalah di kantor kementerian," tegas Amran.

Menurut Amran, pemberantasan pelanggaran tidak cukup dilakukan lewat tindakan terhadap individu. Kementan, katanya, juga harus membangun sistem yang kuat agar setiap aparaturnya tunduk pada aturan dan hukum.

"Kejahatan tidak akan pernah berakhir sampai kiamat. Oleh karena itu, kita yang harus membangun sistem. Merit system. Dan semua patuh pada sistem. Sistem yang jadi panglima, hukum jadi panglima. Bukan menterinya yang menjadi panglima," ungkap Amran.

Amran mencontohkan penerapan prinsip itu dengan kembali melantik seorang pejabat yang sebelumnya sempat dicopot. Setelah dievaluasi, ia menilai kesalahan pejabat tersebut tidak signifikan dan tidak menimbulkan kerugian negara yang besar.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Amran berpesan agar menjaga integritas dan meningkatkan kinerja. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Jangan korupsi, jangan kolusi, jangan nepotisme, gak boleh, tingkatkan kinerja," kata Amran.