Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan arah kebijakan ekonomi dan delapan program prioritas pembangunan inklusif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam kuliah umum di Nankai University, Tianjin, China.
Dalam forum akademik tersebut, Purbaya membawa pesan utama, mesin ekonomi Indonesia sedang bergerak kuat. Pertumbuhan dinilai tetap solid, inflasi terkendali, dan pengelolaan fiskal masih berada di jalur hati-hati dengan defisit anggaran yang dijaga di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto.
Kuliah umum itu dihadiri Rektor Nankai University President Chen Yulu, Wakil Rektor Eksekutif Chen Jun, Wakil Rektor Sheng Bin, Profesor Xingmin Li, serta ratusan mahasiswa. Purbaya berharap dialog akademik tersebut tidak hanya menjadi forum pemaparan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan Indonesia dan Tiongkok.
"Adalah kehormatan besar bagi saya untuk berada di Nankai University. Hari ini, dengan sukacita saya membagikan perspektif Indonesia mengenai kebijakan ekonomi, manajemen fiskal, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan. Saya berharap dialog ini memperkuat pertukaran akademik, memperdalam pemahaman bersama, dan semakin meningkatkan persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok," ujar Menkeu Purbaya dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
Purbaya mengatakan, Indonesia memasuki 2026 dengan modal ekonomi yang kuat. Di tengah pasar global yang mulai stabil dan sentimen risiko yang membaik, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan (yoy) pada kuartal I-2026.
Angka tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi relatif kuat dibanding banyak negara lain, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih dipengaruhi gejolak geopolitik, harga energi, dan perubahan arah kebijakan moneter dunia.
"Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB Kuartal I-2026 sebesar 5,61% yoy, mengungguli banyak negara ekonomi G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08%. Perkembangan ini membuktikan bahwa Indonesia memasuki periode ini dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel," ucap Purbaya optimis.
Dari sisi harga, inflasi Indonesia pada Mei 2026 tercatat 3,08% secara tahunan. Menurut Purbaya, kombinasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang masih terkendali menjadi bukti bahwa manajemen makroekonomi Indonesia tetap kredibel.
Ia juga menekankan, fondasi fiskal Indonesia masih sehat. Defisit anggaran yang dijaga di bawah 3% memberi ruang bagi APBN untuk bekerja sebagai penyangga atau shock absorber saat terjadi tekanan eksternal.
Purbaya menyebut, posisi fiskal yang hati-hati menjadi penting karena pemerintah tetap harus membiayai program prioritas, menjaga daya beli, menahan dampak gejolak harga energi, dan melindungi kelompok rentan tanpa mengorbankan stabilitas makro.
Dalam konteks risiko energi global, Purbaya mengatakan Indonesia berada pada posisi yang relatif aman. Berdasarkan analisis risiko yang ia paparkan, Indonesia masuk kuadran eksposur rendah dengan penahan yang kuat. Skor ketahanan energi Indonesia disebut berada di level 77%, sedikit di bawah Afrika Selatan sebesar 79% dan di atas China sebesar 76%.
Ketahanan itu menjadi modal penting karena ekonomi global masih rentan terhadap gangguan pasokan energi. Jika harga minyak atau gas bergejolak, negara dengan fiskal rapuh dan ketergantungan impor energi tinggi akan lebih mudah tertekan. Purbaya menilai Indonesia memiliki bantalan yang lebih baik untuk menghadapi situasi tersebut.
Aktivitas Ekonomi Domestik
Selain pertumbuhan PDB dan inflasi, Purbaya juga memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan aktivitas ekonomi domestik tetap berjalan. Purchasing Managers' Index atau PMI manufaktur berada di level 50,0, pertumbuhan uang primer atau M0 tercatat 14,8% secara tahunan, dan kredit perbankan tumbuh 11,5% secara tahunan.
Pertumbuhan kredit menjadi sinyal, pembiayaan ke sektor riil tetap bergerak. Dalam ekonomi domestik, kredit perbankan berperan penting untuk menopang konsumsi, investasi, modal kerja, dan ekspansi usaha.
Dari sisi eksternal, Indonesia juga dinilai memiliki posisi kuat. Neraca perdagangan barang mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut. Cadangan devisa per akhir Mei 2026 berada di level US$144,9 miliar, setara dengan 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Cadangan devisa yang besar, memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk menjaga ketahanan eksternal, termasuk menghadapi tekanan nilai tukar dan ketidakpastian arus modal global. Bagi investor, indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam membaca kemampuan ekonomi sebuah negara menghadapi gejolak.
Purbaya juga menekankan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai diterjemahkan ke dalam perbaikan kesejahteraan. Pasar tenaga kerja membaik dengan penciptaan lapangan kerja baru bagi sekitar 1,9 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,68% pada 2026.
Di sisi kemiskinan, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025. Pemerintah menilai penurunan tersebut mencerminkan dampak dari program perlindungan sosial, penguatan lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi yang tetap berjalan.
"Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata," tegas Menkeu.
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional
Dalam kuliah umum tersebut, Purbaya kemudian menghubungkan capaian makroekonomi dengan delapan klaster program prioritas nasional. Program-program ini disebut menjadi jembatan antara strategi pembangunan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
"Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana," jelas Menkeu.
Delapan agenda tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan perumahan, ketangguhan menghadapi bencana, hilirisasi serta industrialisasi, dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan desa, bantuan sosial, serta penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah juga memperkuat agenda tersebut dengan sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Dengan pendekatan itu, pembangunan nasional tidak hanya diarahkan untuk mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga pemerataan, daya tahan, dan koordinasi lintas sektor.
Purbaya menilai prioritas tersebut penting karena tantangan ekonomi Indonesia tidak bisa dijawab hanya dengan pertumbuhan PDB. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan menciptakan pekerjaan, memperkuat daya beli, menurunkan kemiskinan, memperbaiki layanan dasar, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Kuliah umum di Nankai University juga berlangsung dalam rangkaian kunjungan ekonomi Purbaya ke China. Sebelumnya, ia bertemu otoritas dan investor China untuk membahas rencana penerbitan perdana Panda Bond Indonesia, yaitu surat utang berdenominasi yuan di pasar keuangan China.
Agenda tersebut penting karena pemerintah sedang memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Penerbitan Panda Bond diharapkan menjadi bagian dari diversifikasi pembiayaan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu mata uang atau satu pasar keuangan.
Dalam kunjungan di Beijing, Purbaya menyebut dukungan China terhadap rencana penerbitan Panda Bond cukup kuat. “Hasilnya cukup baik. Kita bertemu Menteri Keuangan China, People’s Bank of China, dan juga para investor di sini. Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, dukungan tersebut menunjukkan kepercayaan investor dan otoritas Tiongkok terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Ia juga menegaskan Indonesia tetap membuka peluang kerja sama dengan banyak negara, bukan hanya dengan China.
Dalam konteks APBN, Purbaya sebelumnya juga menyatakan defisit hingga Mei 2026 masih aman. Dalam konferensi pers APBN KiTa, ia menyebut defisit APBN lima bulan pertama berada di level 0,7% terhadap PDB.
“Lima bulan pertama, (defisit APBN) 0,7%. APBN kita amat aman,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta sebelumnya.
Pernyataan itu memperkuat narasi yang ia bawa di Nankai University: Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kebijakan fiskal masih terkendali meski pemerintah menjalankan agenda pembangunan besar.
Namun, tantangan tetap ada. Pertumbuhan tinggi pada kuartal I-2026 perlu dijaga agar tidak hanya terjadi karena faktor musiman atau dorongan belanja pemerintah. Pemerintah juga harus memastikan investasi tumbuh, manufaktur kembali ekspansif secara kuat, daya beli rumah tangga terjaga, dan pembiayaan pembangunan tidak menekan ruang fiskal.
Selain itu, pelebaran program prioritas seperti pangan, energi, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial membutuhkan tata kelola yang ketat. Tanpa pengawasan yang baik, belanja besar bisa kehilangan efektivitas dan tidak sepenuhnya sampai kepada kelompok sasaran.
Karena itu, pesan Purbaya di Nankai University dapat dibaca sebagai dua hal sekaligus. Pertama, Indonesia ingin menunjukkan diri sebagai ekonomi besar yang stabil dan layak dipercaya investor. Kedua, pemerintah ingin menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi pembangunan yang lebih inklusif.
Dengan pertumbuhan 5,61%, inflasi 3,08%, cadangan devisa kuat, dan defisit APBN yang diklaim masih terkendali, Indonesia memiliki modal awal yang cukup kuat. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan delapan program prioritas Prabowo benar-benar memberi hasil nyata bagi masyarakat, bukan hanya menjadi daftar agenda dalam forum internasional.
Tinggalkan Komentar
Komentar