Periskop.id - Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat pada 17 Agustus 2026. Setiap keluarga dijadwalkan menerima total 30 kilogram beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September yang diserahkan sekaligus.
Badan Pangan Nasional atau Bapanas telah menugaskan Perum Bulog mendistribusikan sekitar 997,2 ribu ton beras ke seluruh wilayah Indonesia. Program dengan anggaran Rp17,52 triliun tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menstabilkan harga pangan.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bantuan tersebut bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah dan menjadi bagian dari jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan.
"Kami menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima sebanyak 10 kilogram per penerima untuk tiga bulan alokasi, yaitu Juli sampai dengan September 2026 yang penyalurannya dapat dilakukan 1 kali," kata Amran dalam keterangannya, Minggu, 2 Agustus 2026.
Mulai Disalurkan pada Hari Kemerdekaan
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan peluncuran bantuan direncanakan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan kantor Bulog di masing-masing wilayah untuk menyiapkan lokasi dan mekanisme distribusi.
"Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas bahwa penyaluran di bulan Agustus ini, momennya sangat bagus dan tepat," kata Rachmi.
Penyaluran sekaligus dipilih setelah Kementerian Keuangan menyetujui anggaran untuk tiga bulan alokasi. Sebelumnya, pemerintah sempat mempertimbangkan distribusi secara bertahap dengan satu bulan alokasi terlebih dahulu.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan skema tersebut memungkinkan keluarga penerima memperoleh seluruh haknya dalam satu kali proses distribusi.
"Persetujuannya dapat 3 bulan. Anggarannya Rp 17,52 triliun dapatnya. Awalnya mau 1 bulan dahulu, tapi Kemenkeu memberikan ruang untuk langsung 3 bulan. Jadi bisa one shoot sekaligus 3 bulan," ungkap Ketut.
Koperasi Merah Putih Dapat Menjadi Titik Distribusi
Selain menggunakan jaringan Bulog, Bapanas membuka kemungkinan pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai titik penyaluran. Koperasi dapat digunakan apabila memiliki tempat dan gudang yang memadai serta mudah dijangkau oleh penerima bantuan.
"KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur," tuturnya.
Pemanfaatan koperasi diharapkan dapat mendekatkan lokasi pengambilan bantuan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, dan pengelola koperasi untuk memastikan beras diterima oleh keluarga yang berhak.
Data penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN versi ketiga yang diperbarui Badan Pusat Statistik pada 10 Juli 2026. Bapanas telah bekerja sama dengan BPS dan Kementerian Sosial dalam penggunaan serta pemutakhiran data tersebut.
"Saat ini jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan. Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang di update tanggal 10 Juli kemarin, yang sudah di update oleh BPS," terang Rachmi.
Bapanas berharap proses distribusi tahap kedua dapat mencapai seluruh sasaran. Pemerintah daerah juga diminta membantu memverifikasi kondisi penerima dan mengatasi kendala penyaluran di wilayah dengan akses geografis yang sulit.
"Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100%," ucap Rachmi.
Stok Beras Pemerintah Capai 5,25 Juta Ton
Bapanas memastikan ketersediaan beras untuk program tersebut mencukupi. Menjelang penyaluran, stok Cadangan Beras Pemerintah yang tersimpan di gudang Bulog tercatat sekitar 5,25 juta ton.
Pemerintah juga mengharapkan distribusi hampir satu juta ton beras langsung kepada masyarakat dapat mengurangi permintaan di pasar dan menahan laju kenaikan harga.
"Bayangkan 33 juta KPM kali 3 bulan berarti hampir 1 juta ton beras. Ini langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang. Nah pasti akan sedikit mengerem inflasi," kata Ketut.
Data BPS yang dikutip Bapanas menunjukkan inflasi beras secara tahunan berada di level 3,98% pada Juni 2026. Angka tersebut menurun dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55%. Secara bulanan, beras mengalami inflasi 0,45% pada Juni.
Penyaluran Tahap Pertama Tembus 99,7%
Pada tahap pertama, bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret 2026 telah menjangkau sekitar 33,14 juta keluarga atau 99,7% dari sasaran. Pemerintah menyalurkan 664,88 ribu ton beras dan 132,97 ribu kiloliter minyak goreng pada periode tersebut.
Apabila target tahap kedua tercapai, total bantuan beras yang disalurkan pemerintah sepanjang 2026 diperkirakan mencapai sekitar 1,66 juta ton. Jumlah itu meningkat 133,83% dibandingkan realisasi pada 2025 yang mencapai 710,78 ribu ton untuk empat bulan alokasi.
Penambahan penerima dan volume bantuan menunjukkan skala program yang semakin besar. Pada 2025, bantuan pangan menyasar sekitar 18,3 juta keluarga, sedangkan tahun ini jumlah penerima bertambah menjadi lebih dari 33 juta keluarga.
Melalui penyaluran mulai 17 Agustus, pemerintah menargetkan bantuan beras dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga berpendapatan rendah sekaligus membantu menjaga harga beras tetap terjangkau di tingkat konsumen.
Tinggalkan Komentar
Komentar