Periskop.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dijadwalkan meresmikan Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7). Peresmian yang digelar tepat 30 tahun setelah Kerusuhan 27 Juli 1996 itu menjadi bagian dari upaya merawat ingatan publik sekaligus mengingatkan bahaya kekerasan politik terhadap demokrasi.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, acara akan dimulai pada pukul 13.00 WIB dan terbuka bagi unsur masyarakat sipil serta para tokoh yang selama ini memperjuangkan demokrasi.
“Pada jam 13.00 WIB, DPP PDI Perjuangan mengundang seluruh tokoh-tokoh pro-demokrasi, seluruh masyarakat sipil untuk hadir di dalam peresmian Monumen Kudatuli oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto di Jakarta Pusat, Minggu (26/7).
Menurut Hasto, Monumen Kudatuli tidak hanya dibangun untuk mengenang penyerbuan Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia pada 27 Juli 1996. Monumen tersebut juga menggambarkan perjalanan politik PDIP di bawah kepemimpinan Megawati dalam memperjuangkan demokrasi dan menempatkan kedaulatan rakyat, sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Suara yang paling terpencil pun harus kita dengarkan agar keputusan politik betul-betul membebaskan bagi mereka yang masih terjajah oleh berbagai belenggu ekonomi dan juga penjajahan yang bekerja dengan cara lain,” ucapnya.
Sebelumnya, Hasto menyebut pembangunan monumen tersebut sebagai pengingat agar praktik kekerasan atas nama negara tidak kembali terjadi. Ia menilai peringatan Kudatuli harus menjadi ruang refleksi terhadap kekuasaan yang otoriter, antikritik, dan menutup kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat.
Kudatuli Menelan Korban Jiwa
Peristiwa Kudatuli bermula dari konflik kepemimpinan di tubuh PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi. Pada pagi 27 Juli 1996, massa pendukung Soerjadi menyerbu Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro yang saat itu dikuasai para pendukung Megawati. Penyerbuan kemudian memicu bentrokan dan kerusuhan di sejumlah wilayah Jakarta.
Berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, peristiwa tersebut menyebabkan lima orang meninggal dunia, 149 orang terluka, serta 23 orang dilaporkan hilang. Kerugian materiil akibat kerusuhan diperkirakan mencapai Rp100 miliar.
Komnas HAM juga mencatat upaya penyelesaian kasus Kudatuli telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, para korban dan keluarga masih menuntut kejelasan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.
PDIP menilai Kudatuli menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia menjelang Reformasi 1998. Karena itu, monumen yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut diharapkan tidak hanya menjadi simbol partai, tetapi juga ruang pengingat bagi masyarakat tentang dampak kekuasaan yang menggunakan kekerasan untuk membungkam oposisi.
Teatrikal hingga Ruwatan Kebangsaan
Sehari menjelang peresmian monumen, PDIP menggelar pementasan teatrikal bertema “30 Tahun Kudatuli” di halaman Kantor DPP PDIP. Pertunjukan yang dibawakan Teater Gates menggambarkan suasana penyerbuan kantor PDI serta upaya para pendukung Megawati mempertahankan gedung tersebut.
Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP Bonnie Triyana mengatakan peringatan Kudatuli tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan karena keadilan bagi para korban dan keluarganya belum sepenuhnya diwujudkan.
“Waktu boleh berjalan, tetapi luka sejarah tidak pernah benar-benar hilang selama keadilan belum sepenuhnya ditegakkan,” kata Bonnie.
Setelah pementasan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Ruwatan Kebangsaan yang dipimpin masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, Banten Kidul. Prosesi tersebut menjadi simbol pembersihan batin, perawatan ingatan kolektif, serta doa bagi para korban Kudatuli.
Acara juga diisi pertunjukan tradisional Ngarengkong dari masyarakat adat Kasepuhan Cilebang. Pada puncak kegiatan, seniman Butet Kartaredjasa membacakan puisi berjudul “Melawan dan Berjuang”. Megawati mengikuti rangkaian acara tersebut secara daring, sedangkan sejumlah pengurus PDIP, seniman, dan tokoh pro-demokrasi hadir langsung di lokasi.
Melalui peresmian Monumen Kudatuli, PDIP berharap tragedi politik tiga dekade silam tetap tersimpan dalam ingatan publik dan menjadi pelajaran agar kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, serta hak masyarakat mengkritik kekuasaan terus dilindungi.
Tinggalkan Komentar
Komentar