Anggaran Subsidi 2027 Tembus Rp387,93 Triliun, Subsidi Energi Rp272,94 Triliun

Periskop.id - Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja subsidi pada 2027 sebesar Rp387,93 triliun, angka ini meningkat 15,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Anggaran tersebut terdiri atas subsidi energi sebesar Rp272,94 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp114,99 triliun. Subsidi energi mencakup subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram (kg), serta subsidi listrik.

Dalam periode 2022–2025, realisasi subsidi energi tercatat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada 2022, realisasi subsidi energi sebesar Rp171,86 triliun dan meningkat menjadi Rp185,17 triliun pada 2025.

"Pada outlook tahun 2026, Subsidi Energi diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp227.258,1 miliar," mengutip Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Selasa (18/8).

Sementara itu, realisasi subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg pada periode 2022–2025 juga bergerak fluktuatif. Nilainya tercatat sebesar Rp115,61 triliun pada 2022, kemudian turun menjadi Rp104,13 triliun pada 2025. Pada outlook 2026, anggaran untuk subsidi tersebut diperkirakan mencapai Rp116,85 triliun.

Pemerintah menjelaskan, perkembangan subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, volume penyaluran, harga acuan produk BBM atau Mean of Platts Singapore (MOPS), harga acuan LPG atau Contract Price Aramco (CP Aramco), serta pembayaran kekurangan subsidi tahun sebelumnya.

Di sisi lain, subsidi nonenergi juga mengalami perkembangan fluktuatif dengan tren meningkat. Pemerintah menyebut perubahan tersebut terutama dipengaruhi kebijakan pemerintah, perubahan parameter perhitungan subsidi, serta penambahan jenis subsidi baru.

Pada 2022–2025, realisasi subsidi nonenergi meningkat rata-rata 6,1% per tahun, dari Rp80,95 triliun pada 2022 menjadi Rp96,59 triliun pada 2025. Sementara pada outlook 2026, subsidi nonenergi diperkirakan mencapai Rp109,85 triliun.

Subsidi nonenergi terdiri atas subsidi pupuk, subsidi Public Service Obligation (PSO), subsidi bunga kredit program, dan subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP).

Untuk subsidi pupuk, pemerintah mengalokasikan anggaran guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan program ketahanan pangan nasional. Realisasi subsidi pupuk meningkat rata-rata 3,2% per tahun selama 2022–2025, dari Rp29,77 triliun menjadi Rp32,71 triliun. Pada outlook 2026, subsidi pupuk diperkirakan mencapai Rp46,87 triliun.

Sementara itu, realisasi subsidi PSO meningkat rata-rata 8,2% per tahun, dari Rp6,31 triliun pada 2022 menjadi Rp7,98 triliun pada 2025. Pada 2026, subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp9,01 triliun.

Peningkatan anggaran subsidi PSO pada periode 2022–2026 antara lain dipengaruhi kenaikan anggaran PSO PT Kereta Api Indonesia (Persero), terutama untuk mendukung operasional LRT Jabodebek.

Pemerintah menyalurkan subsidi PSO melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menyediakan produk atau jasa dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. BUMN yang mendapatkan penugasan tersebut meliputi PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum LKBN Antara.

Pada sektor transportasi kereta api, subsidi PSO digunakan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan angkutan kelas ekonomi, yang mencakup KA ekonomi jarak jauh, jarak sedang, jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, Kereta Rel Diesel (KRD) ekonomi, Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, KRL Yogyakarta, hingga LRT Jabodebek.