periskop.id - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membongkar tindak kejahatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi dengan potensi kerugian negara menembus Rp1,2 triliun. Angka fantastis ini terakumulasi dari rangkaian pengungkapan kasus mafia energi sepanjang dua tahun terakhir.
“Ini angka yang cukup signifikan yang harusnya subsidi barang-barang subsidi ini bisa dimanfaatkan atau diterima oleh masyarakat yang tidak mampu tetapi disalahgunakan,” ujar Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (7/4).
Nunung merinci total kerugian keuangan negara akibat tindak kejahatan ini menyentuh Rp1.266.160.963.200. Nilai kebocoran dari sektor penyelewengan BBM bersubsidi saja tercatat mencapai lebih dari Rp516,8 miliar.
Ia memaparkan kerugian lainnya bersumber dari praktik curang peredaran gas melon di masyarakat. Potensi hilangnya dana pemerintah akibat penyalahgunaan LPG subsidi ini menembus kisaran Rp749,2 miliar.
Langkah penegakan hukum secara masif ini sengaja dilakukan guna memberikan efek jera bagi para sindikat mafia energi. Tindakan tegas kepolisian sekaligus berfungsi sebagai instrumen serangan pencegahan pada tingkat hulu.
"Selain memberikam efek jera bagi pelaku, hal ini juga merupakan langkah pencegahan atau preventive strike agar tidak terjadi kerugian keuangan negara yang lebih besar lagi akibat dari semakin besarnya beban subsidi pemerintah,” paparnya.
Aksi bersih-bersih ini sangat krusial menekan potensi pembengkakan beban fiskal pada postur APBN. Korps Bhayangkara berkomitmen penuh mendukung implementasi Program Astacita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Fokus utama penindakan ini sejalan dengan pilar ketahanan energi nasional dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan. Institusi kepolisian memegang peranan amat strategis dalam mengamankan jalur distribusi kebutuhan vital masyarakat.
Ketersediaan pasokan BBM dan LPG bersubsidi wajib dijaga ketat agar tidak memicu gangguan keamanan dan ketertiban. Kelangkaan energi di tingkat akar rumput berpotensi menciptakan krisis sosial ekonomi berskala luas.
“Sektor energi ini merupakan salah satu sektor yang memiliki peran yang sangat-sangat vital dalam menopang kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional,” jelasnya.
Wakabareskrim turut menyoroti dampak rambatan dari eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Situasi memanas di kawasan tersebut langsung memicu ketidakpastian global serta lonjakan harga minyak dunia.
Pemerintah mengambil sikap melindungi rakyat dengan mempertahankan harga BBM dan LPG subsidi di tengah krisis. Sayangnya, tingginya disparitas harga dengan BBM kelas industri justru dimanfaatkan oknum nakal untuk mengeruk keuntungan ilegal.
“Karena keuntungannya yang menggiurkan, perbedaan harga antara yang bersubsidi dan tidak bersubsidi ini cukup tinggi sehingga masyarakat yang tidak bertanggung jawab ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab ini memanfaatkan kelebihan atau perbedaan harga ini untuk mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar