Persikop.id - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan, peristiwa ricuh yang terjadi dalam unjuk rasa gabungan pengemudi ojek daring dan mahasiswa di Kota Bandung, harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah. Setidaknya, agar pemerintah lebih memperhatikan dan mendengarkan suara rakyat.
“Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kami semua yang mengelola pemerintahan agar betul-betul memperhatikan dan mendengarkan suara dari masyarakat di bawah,” kata Farhan di Bandung, Sabtu (30/8).
Farhan mengaku sedih melihat sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak akibat unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan. “Ini rasa sedih saya karena kota yang kita cintai ini menjadi secara fisik terkoyak. Tapi saya yakin secara jiwa Kota Bandung dan warganya tidak akan pernah terkoyak dan selalu bersatu,” ujarnya.
Ia memastikan pemerintah kota segera melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak, termasuk jalan dan lampu lalu lintas yang mati maupun dirusak agar kembali berfungsi. Menurut dia, fasilitas itu menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harus dipulihkan segera.
Lebih lanjut, Farhan menyebut sedikitnya lima bangunan mengalami kerusakan berat. Di antaranya rumah aset milik MPR RI di Jalan Diponegoro, rumah makan Sambara, satu rumah warga di Jalan Gempol, serta dua kantor bank di Jalan Ir H Djuanda.
“Dari pengecekan yang dilakukan, setidaknya ada lima bangunan rusak berat setelah dibakar hingga dilempari baru oleh para demonstran,” ucapnya.
Kamis kemarin, massa aksi awalnya melempari Gedung DPRD Jabar dengan batu, petasan, hingga bom molotov. Lemparan juga diarahkan ke sebuah rumah yang berada di seberang gedung dewan, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Bangunan yang pernah difungsikan sebagai rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Barat pada era Gubernur Nuriana itu kemudian terbakar setelah bagian depannya terkena lemparan molotov hingga api merembet ke dalam.
Kepala Biro Administrasi dan Pimpinan (Adpim) Pemprov Jabar, Akhmad Taufiqurrahman membenarkan, bangunan tersebut merupakan aset milik MPR RI. “Itu aset bangunan MPR RI,” kata Akhmad saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mendapat laporan mengenai insiden tersebut dan sedang dalam perjalanan menuju Gedung Sate untuk memantau langsung perkembangan situasi.
Fasilitas Umum
Selain kerusakan bangunan, Farhan menyebut sejumlah fasilitas umum juga terdampak. Termasuk jalan yang rusak akibat dibakar hingga aspal hancur serta beberapa lampu lalu lintas tidak lagi berfungsi.
Untuk sementara Pemkot Bandung akan menugaskan Dinas Perhubungan (Dishub) berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Bandung untuk mengatur lalu lintas. “Seperti di Jalan Dago Cikapayang, traffic light rusak sehingga harus ada pengaturan,” ujar Farhan.
Ia menambahkan, Pemkot Bandung juga terus berkoordinasi dengan aparat kewilayahan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal, termasuk pelaku usaha dan ritel. Selain itu, ia menjamin ketersediaan bahan pangan tetap aman dan tidak ada kelangkaan, baik di pasar tradisional maupun ritel modern.
“Suplai bahan makanan pokok semuanya masih tersedia dengan sangat baik,” serunya.
Ia menambahkan, Pemkot Bandung terus membangun komunikasi dengan kepolisian, TNI, dan Forkopimda baik di Kota Bandung maupun Jawa Barat untuk memastikan keamanan kondusif usai kerusuhan.
Tinggalkan Komentar
Komentar