Jalur Sepeda Bukan Sekadar Dibangun, Pengamat Soroti Integrasi dan Pengelolaan

Periskop.id - Pembangunan jalur sepeda di kota besar dinilai tidak cukup hanya mengejar panjang jaringan. Infrastruktur tersebut harus aman, terhubung dengan transportasi publik, terawat, serta benar-benar dapat digunakan sebagai bagian dari perjalanan sehari-hari masyarakat.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan efektivitas jalur sepeda sangat bergantung pada fungsi, integrasi jaringan, hingga konsistensi pemerintah dalam mengelolanya.

"Pertanyaan mengenai perlu atau tidaknya jalur sepeda di kawasan perkotaan tidak bisa dijawab sekadar ya atau tidak, melainkan tergantung pada fungsi, integrasi, dan komitmen pengelolaannya," kata Djoko di Jakarta, Sabtu (15/8).

Menurut Djoko, jalur sepeda yang dibangun hanya sebagai formalitas tanpa perencanaan matang berisiko tidak memberikan manfaat optimal. Sebaliknya, jaringan yang dirancang strategis dapat menjadi investasi jangka panjang bagi sistem transportasi perkotaan.

Fungsi pertamanya berkaitan dengan keselamatan. Jalur khusus dapat mengurangi konflik antara pesepeda dengan kendaraan bermotor yang bergerak dengan kecepatan lebih tinggi. Infrastruktur yang baik juga membuka peluang masyarakat menggunakan sepeda untuk perjalanan jarak pendek tanpa harus selalu mengandalkan mobil atau sepeda motor.

Harus Terhubung dengan MRT hingga TransJakarta

Djoko menilai salah satu fungsi penting sepeda justru berada pada perjalanan dari rumah menuju simpul transportasi serta dari simpul transportasi menuju tujuan akhir atau first mile dan last mile.

"Sepeda merupakan moda pengumpan atau feeder ideal yang menghubungkan kawasan permukiman dengan stasiun atau halte transportasi massal, seperti Commuter Line, LRT, MRT, hingga TransJakarta," ujar Djoko.

Artinya, jalur sepeda tidak semestinya berdiri sebagai infrastruktur terpisah. Jalurnya perlu mengarah ke stasiun, halte, pusat kegiatan, sekolah, perkantoran hingga kawasan permukiman sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk menggabungkan sepeda dan angkutan umum dalam satu perjalanan.

Persoalan first mile dan last mile juga masih menjadi salah satu tantangan transportasi publik di Indonesia. Kementerian Perhubungan pada 2026 menilai kualitas perjalanan menuju dan meninggalkan simpul transportasi berpengaruh terhadap optimalisasi penggunaan angkutan massal.

"Saya lihat masalah first mile dan last mile-nya yang belum terlalu kita benahi. Sehingga pengguna MRT ini belum maksimal," ujar pengamat transportasi Wendy Aritenang dalam Podcast HubTalks Kementerian Perhubungan.

Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan agar pengembangan transportasi publik tidak berhenti pada pembangunan stasiun atau layanan utama, tetapi juga mencakup akses menuju titik-titik tersebut.

Jakarta Sudah Punya Ratusan Kilometer Jalur Sepeda

Jakarta menjadi salah satu contoh kota yang telah membangun jaringan jalur sepeda dalam skala cukup besar. Data yang disampaikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan panjang jalur sepeda di ibu kota telah mencapai sekitar 314,19 kilometer hingga 2024. Pemerintah Jakarta pada 2025 juga merencanakan tambahan sekitar 3,8 kilometer jalur sepeda.

Namun, panjang jalur bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. ITDP Indonesia pada Juni 2026 mencatat adanya penurunan kualitas pada sebagian infrastruktur pesepeda Jakarta, antara lain perubahan proteksi dari stick cone menjadi road stud atau mata kucing serta sejumlah jalur yang terputus akibat pekerjaan jalan maupun pembangunan trotoar.

Temuan tersebut sejalan dengan penekanan Djoko bahwa jalur yang sudah dibangun masih membutuhkan pengelolaan dan pemeliharaan agar tetap aman dan berfungsi.

Persoalan koordinasi antarlembaga juga pernah menjadi perhatian ITDP. Organisasi tersebut mencatat pembangunan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda di Jakarta melibatkan lebih dari satu dinas teknis sehingga perencanaan yang terpadu diperlukan agar pembangunan jalan, trotoar dan jalur sepeda tidak saling mengganggu.

Jangan Sampai Jalur Terputus di Tengah Jalan

Konektivitas menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan apakah masyarakat bersedia menggunakan sepeda sebagai moda transportasi.

ITDP Indonesia dalam kajian pengembangan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda di Bogor juga menempatkan akses menuju stasiun dan transportasi publik, kesinambungan jaringan, fungsi jalan, fasilitas umum serta masukan masyarakat sebagai pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Dengan jaringan yang tidak terputus, pesepeda memiliki kepastian ruang dari titik keberangkatan menuju tujuan. Sebaliknya, jalur yang tiba-tiba berhenti dapat membuat pengguna kembali harus bercampur dengan kendaraan bermotor pada bagian perjalanan tertentu.

Dari sisi penggunaan ruang, Djoko menyebut sepeda memiliki kebutuhan ruang jauh lebih kecil daripada mobil pribadi. Dominasi kendaraan pribadi yang hanya membawa satu orang atau single-occupancy vehicle dinilai ikut membuat penggunaan ruang jalan di kawasan perkotaan menjadi kurang efisien.

Selain berpotensi mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk perjalanan pendek, bersepeda juga tidak menghasilkan emisi langsung dari kendaraan. Djoko menilai peralihan sebagian perjalanan menuju sepeda dapat membantu menekan emisi karbon dan polutan udara sekaligus meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Jalur Sepeda Juga Punya Dasar Aturan

Penyediaan fasilitas untuk pesepeda bukan hanya isu desain kota. Pemerintah telah memiliki Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan, yang hingga kini berstatus berlaku. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar penyelenggaraan keselamatan pesepeda dan fasilitas pendukungnya di jalan.

Karena itu, perdebatan mengenai jalur sepeda dinilai tidak cukup berhenti pada soal ramai atau sepinya pengguna di satu titik. Efektivitasnya juga perlu dilihat dari keamanan desain, keterhubungan jaringan, kualitas pemeliharaan, akses menuju angkutan massal hingga kemungkinan meningkatnya pengguna apabila fasilitas yang tersedia semakin aman.

Bagi Djoko, jalur sepeda yang direncanakan dan dikelola dengan baik pada akhirnya bukan hanya fasilitas bagi kelompok pesepeda, melainkan bagian dari pilihan mobilitas perkotaan.

Jalur tersebut dapat memberi alternatif bagi perjalanan pendek, mendukung akses ke transportasi publik, menggunakan ruang jalan secara lebih efisien, sekaligus menawarkan moda perjalanan tanpa emisi langsung. Karena itu, pekerjaan pemerintah tidak selesai ketika jalur selesai dicat atau dibangun, tetapi berlanjut pada bagaimana jaringan tersebut dijaga agar aman, terhubung dan benar-benar dapat digunakan.