Jakarta Targetkan 100% Sampah Terkelola pada 2028, Tiga PLTSa Disiapkan

Periskop.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan seluruh sampah di ibu kota dapat dikelola 100% pada 2028. Target tersebut akan dikejar melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), sekaligus memperluas gerakan pemilahan sampah sejak dari sumber.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, keberadaan PLTSa diharapkan menjadi salah satu solusi utama bagi persoalan sampah Jakarta yang kini mencapai sekitar 9.000 ton setiap hari. Angka tersebut juga tercatat dalam keterangan resmi Pemprov DKI mengenai gerakan pemilahan sampah.

“Kami berharap pada tahun 2028 sampah Jakarta betul-betul terkelola 100 persen. Karena kami sekarang ini bersama-sama dengan Danantara, tentunya dengan Kementerian Lingkungan Hidup, segera menyelesaikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah,” kata Pramono saat dijumpai di Rorotan, Jakarta Utara.

Menurut Pramono, pemerintah mempersiapkan tiga fasilitas PLTSa untuk menopang pengolahan sampah Jakarta. Dalam beberapa tahap pembahasan, lokasi proyek yang disiapkan antara lain Bantargebang, kawasan Jakarta Utara, dan Sunter.

Rencana lokasi proyek memang sempat mengalami penyesuaian. Pada Maret 2026, Pemprov DKI mengusulkan Bantargebang, Rorotan, dan Sunter. Kemudian pada Mei 2026, pemerintah menyebut Bantargebang, Kamal Muara atau Tanjungan, serta Sunter sebagai lokasi yang dipersiapkan bersama Danantara.

Kapasitas PLTSa Ditargetkan Tampung Ribuan Ton Sampah

Sebelumnya, Pramono menjelaskan masing-masing fasilitas pengolahan sampah menjadi energi diproyeksikan mampu menangani sekitar 2.500 hingga 3.000 ton sampah per hari. Jika seluruh fasilitas beroperasi, kapasitas pengolahannya berpotensi melampaui 8.000 ton per hari, termasuk untuk menangani timbunan sampah lama di TPST Bantargebang. Proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2028.

“Tahap berikutnya adalah kita menentukan kontraktor, dan kemudian kapan segera bisa dimulai. Saya sudah langsung memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Asisten Pembangunan untuk segera ditindaklanjuti,” kata Pramono pada Mei 2026.

Pengembangan PLTSa dilakukan di tengah tekanan yang semakin berat terhadap TPST Bantargebang. Pemprov DKI mencatat fasilitas tersebut telah mendekati kapasitas maksimum, dengan timbunan sampah di sejumlah area mencapai sekitar 60 meter.

Pramono menilai apabila pembangunan PLTSa berjalan sesuai rencana, persoalan neraca sampah Jakarta dapat ditekan secara signifikan pada 2028.

Selain fasilitas pembangkit listrik berbasis sampah, Jakarta telah memiliki RDF Plant Rorotan. Fasilitas tersebut dirancang mengolah sekitar 2.500 ton sampah per hari menjadi refuse derived fuel atau bahan bakar alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan sebagian konsumsi batu bara di industri.

Pilah Sampah dari Rumah Jadi Kunci

Meski menyiapkan fasilitas pengolahan berskala besar, Pemprov DKI tidak ingin penanganan sampah hanya bertumpu pada teknologi di hilir. Pemilahan sampah dari rumah, permukiman, kawasan usaha, hingga fasilitas publik terus didorong untuk menekan jumlah residu yang harus dikirim ke Bantargebang.

“Setiap minggu saya mencanangkan harus ada laporan perkembangan tentang persampahan, penanganan pilah sampah yang ada di Jakarta. Dan karena ini sudah menjadi gerakan, saya yakin di mana-mana sekarang sudah bergemuruh untuk itu,” jelas Pramono.

Melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, sistem pengelolaan sampah Jakarta mulai diarahkan dari pola lama “kumpul-angkut-buang” menjadi “pilah-angkut-olah”. Sejak 1 Agustus 2026, Pemprov DKI mengarahkan sampah yang dikirim ke Bantargebang hanya berupa residu yang tidak lagi dapat dimanfaatkan.

Ekosistem bank sampah juga terus diperluas. Data e-Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menunjukkan terdapat 2.253 Bank Sampah Unit dan enam Bank Sampah Induk. Platform tersebut digunakan untuk menghimpun data aktivitas bank sampah sekaligus mendukung pencatatan pengumpulan dan transaksi sampah masyarakat.

Gerakan pemilahan dari sumber juga telah diterapkan di Rorotan. Pemerintah Kota Jakarta Utara bahkan mendeklarasikan gerakan 100% pilah sampah pada April 2026 sebagai bagian dari upaya membangun pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Target Jakarta Lebih Cepat dari Sasaran Nasional

Target Jakarta mengelola seluruh sampah pada 2028 lebih cepat dibanding sasaran nasional pengelolaan sampah 100% pada 2029. Pemerintah pusat juga menargetkan penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat pun menempatkan persoalan sampah sebagai salah satu agenda utama pemerintah setelah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada April 2026.

Bagi Jakarta, strategi tersebut membuat penanganan sampah tidak hanya bertumpu pada pembangunan PLTSa. Pemilahan dari sumber, bank sampah, RDF, serta pembatasan sampah yang masuk ke Bantargebang menjadi satu rangkaian kebijakan yang diharapkan dapat berjalan secara bersamaan.

“Yang dulu tidak terbayangkan bagaimana menangani 9.000 ton sampah di Jakarta setiap hari. Alhamdulillah, sekarang ini bisa tertangani menjadi lebih baik," kata Pramono.

Dengan kombinasi pembangunan fasilitas pengolahan berskala besar dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah, Pemprov DKI menargetkan ketergantungan Jakarta terhadap sistem pembuangan akhir dapat terus ditekan hingga seluruh sampah dapat terkelola pada 2028.