Puan: APBN Harus Dinilai dari Kinerja, Bukan Besaran Angka

Periskop.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dinilai dari kinerjanya mengubah kehidupan rakyat, bukan semata dari besaran angka. Penegasan ini disampaikan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI.

Puan menjelaskan, APBN pada dasarnya merupakan pilihan politik yang menentukan arah sumber daya negara. Ia menegaskan setiap alokasi anggaran mencerminkan siapa yang menjadi prioritas dan manfaat apa yang harus dirasakan rakyat.

"APBN adalah pilihan politik tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia menyampaikan gambaran skala anggaran negara yang diproyeksikan mendekati Rp4.000 triliun pada 2027. Puan menyebut nominal tersebut sebagai jumlah yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang.

"Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir 4 ribuan triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar," ujar Puan.

Ia menegaskan nominal sebesar apapun tidak akan bermakna jika tidak menjawab kebutuhan konkret masyarakat sehari-hari. Puan mencontohkan sejumlah kelompok masyarakat yang kesejahteraannya menjadi ukuran nyata keberhasilan anggaran negara.

"Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat," tegas Puan.

Ia menegaskan ukuran keberhasilan APBN bukan terletak pada besaran anggaran yang berhasil dibelanjakan pemerintah. Puan menyebut dampak nyata terhadap kehidupan rakyat sebagai parameter utama yang seharusnya digunakan.

"Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik," papar Puan.

Pernyataan ini disampaikan Puan sebagai pengantar sebelum agenda utama sidang, yakni penyampaian pidato kenegaraan Presiden terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2027. Rapat Paripurna DPR RI ini turut menandai pembukaan tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029.