DPR RI Jadi Sasaran Hoaks dan Old Footage Menyesatkan

Periskop.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap sejumlah modus penyebaran informasi tidak benar yang menyasar lembaga legislatif. Pengungkapan ini disampaikan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI.

Puan menjelaskan, ruang digital di satu sisi telah memberi manfaat besar bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan menyampaikan kritik secara lebih terbuka. Ia menyoroti sisi lain dari perkembangan tersebut yang membawa risiko baru.

"Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi dan memberikan kritik," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia menegaskan derasnya arus informasi turut membawa persoalan disinformasi yang berpotensi memperuncing polarisasi di masyarakat. Puan menyoroti kaburnya batas antara kritik yang konstruktif dengan provokasi yang bertujuan memecah belah.

"Namun derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah," ujar Puan.

Ia merinci sejumlah bentuk informasi tidak benar yang secara khusus menyasar DPR RI belakangan ini. Puan menyebut tiga pola disinformasi yang teridentifikasi terkait lembaga yang dipimpinnya.

"Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau hoaks atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya," tegas Puan.

Ia menegaskan kondisi ini tidak seharusnya menempatkan rakyat dan lembaga negara sebagai dua pihak yang saling berseberangan. Puan menyampaikan pentingnya menjaga hubungan konstruktif antara DPR dan masyarakat di tengah maraknya disinformasi tersebut.

"Rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan," papar Puan.

Ia menegaskan DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan dan kesediaan mendengar aspirasi publik. Pernyataan ini disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna yang turut menandai pembukaan tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029.