Dirjen Pajak Pastikan Rotasi Pejabat Ikuti Talent Management
Pejabat yang sudah lolos assessment dan talent management tetap dirotasi, sedangkan yang belum ikut ditunda.

Periskop.id - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto meminta rotasi sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ditunda hingga dibatalkan. Permintaan itu berlaku bagi pejabat yang belum mengikuti proses assessment dan talent management.
Ia menjelaskan, setiap nama dalam usulan rotasi semestinya melewati kedua tahapan tersebut lebih dulu. Penundaan dinilai perlu agar perpindahan jabatan tetap mengikuti mekanisme talent management yang sudah ditetapkan.
"Itu kan usulan kita, rotasi. Cuman memang ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen BGK meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan," ucap Bimo kepada awak media di Jakarta, Kamis (17/9).
Bimo tidak merinci siapa saja pejabat yang dimaksud. Ia memastikan rotasi dibatalkan bagi yang belum memenuhi syarat, sementara pejabat yang sudah menuntaskan seluruh tahapan tetap dirotasi.
"Karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain yang ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management. Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan, yang lain-lain tetap. Jadi balik ke posisi awalnya," tegasnya.
Bimo juga menyampaikan, Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menegaskan komitmen untuk melanjutkan talent management dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan reformasi dengan sebaik-baiknya," imbuh Bimo.
Di luar urusan rotasi, Bimo menyebut jajarannya kini punya waktu sekitar 3,5 bulan hingga akhir tahun. Dalam rentang itu, sejumlah target harus dikejar.
Target tersebut meliputi pendanaan pembangunan, pencapaian penerimaan, dan penjagaan kepatuhan. Optimalisasi pergerakan ekonomi juga masuk daftar prioritas, sebut Bimo.
"Kita kan tinggal 3,5 bulan. Harus mendanai pembangunan, harus mencapai target, harus menjaga kepatuhan. Harus mengoptimalisasikan pergerakan ekonomi juga yang baik. Fiskal juga harus lebih robust, lebih sustain, lebih fokus, lebih terukur. Dan tentu postur itu juga harus bisa dipercaya," tutup Bimo.
Baca berita dan informasi lainnya mengenai Bimo Wijayanto, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan mengeklik tautan.



Komentar (0)
Harus masuk dulu untuk berkomentar. Komentar tayang setelah dimoderasi.
Belum ada komentar.