periskop.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana alam. Perpanjangan status ini dilakukan menyusul dampak erupsi Gunung Semeru yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

"Saya menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana alam akibat erupsi Gunung Semeru," kata Bupati Lumajang Indah Amperawati di kabupaten setempat, Senin (24/11), seperti dilansir Antara.

Bupati menjelaskan perpanjangan status ini berlaku selama tujuh hari. Terhitung mulai tanggal 26 November hingga 2 Desember 2025.

Keputusan itu diambil untuk memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat serta kelancaran penanganan dampak bencana erupsi Gunung Semeru.

Keputusan perpanjangan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/610/KEP/427.12/2025. Keputusan itu menegaskan upaya penanggulangan darurat harus tetap dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu.

Meskipun status tanggap darurat sebelumnya telah berakhir, dampak erupsi masih dirasakan dan berpotensi mengganggu penghidupan masyarakat.

Perpanjangan status tanggap darurat ini memberikan landasan hukum bagi seluruh perangkat daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Landasan hukum diperlukan untuk terus melakukan penanganan darurat dan pemulihan infrastruktur.

"Perpanjangan status tanggap darurat itu bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana yang masih ada," katanya.

BPBD Kabupaten Lumajang siap memperkuat koordinasi semua pemangku kepentingan. BPBD akan memantau kondisi pengungsi, memastikan ketersediaan logistik, dan melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah itu, diharapkan dampak sosial dan ekonomi dari erupsi Semeru dapat diminimalkan. Sementara itu, warga terdampak tetap mendapatkan perlindungan maksimal.

Bupati juga mendorong masyarakat untuk tetap waspada, menjaga keselamatan diri, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Ia menekankan semua pihak harus bersinergi, mulai dari aparat daerah, relawan, hingga masyarakat, agar penanganan pascabencana berjalan lancar dan tepat sasaran.

"Pemerintah daerah juga memastikan seluruh bantuan dan layanan darurat akan terus tersedia bagi warga yang membutuhkan, termasuk fasilitas kesehatan, evakuasi, dan pemulihan infrastruktur," katanya.

"Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Mari semuanya dihadapi situasi ini dengan tenang, disiplin, dan saling mendukung," pungkasnya.