periskop.id - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran sebesar Rp1,49 triliun dari APBN 2026 untuk pemulihan sektor pertanian di wilayah Sumatra yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Selain itu, Kementan juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun guna mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (14/1). Menurut Kementan, anggaran awal Rp1,49 triliun akan digunakan untuk sejumlah program pemulihan, mulai dari rehabilitasi lahan hingga penyediaan sarana produksi pertanian.
Menteri Pertanian menyebutkan, alokasi tersebut mencakup rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang, perbaikan irigasi, bantuan benih tanaman pangan, rehabilitasi kawasan perkebunan, serta penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan pestisida.
Dari total anggaran yang disiapkan, sekitar Rp736,21 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi lahan sawah dan irigasi. Sementara itu, bantuan benih tanaman pangan mencapai Rp68,6 miliar, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alsintan, pupuk, dan pestisida sebesar Rp641,25 miliar.
Kementan menyatakan, prioritas pemulihan difokuskan pada wilayah dengan tingkat kerusakan lahan yang relatif lebih ringan. Adapun untuk lahan sawah dengan kerusakan berat, Kementan menilai diperlukan keterlibatan lintas kementerian, termasuk Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang dan Kementerian PUPR dalam perbaikan jaringan irigasi.
Selain memanfaatkan anggaran yang tersedia, Kementan memperkirakan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun untuk pemulihan pertanian secara menyeluruh di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk rehabilitasi lanjutan lahan sawah, kawasan perkebunan, bantuan benih hortikultura, pakan ternak, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta perbaikan bangunan dan infrastruktur pendukung.
Di luar skema APBN, Kementan juga mencatat adanya bantuan kemanusiaan yang dihimpun melalui internal kementerian dan Badan Pangan Peduli dengan nilai sekitar Rp75 miliar. Bantuan tersebut telah disalurkan secara bertahap dengan dukungan aparat TNI dan Polri.
Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Beberapa daerah yang terdampak antara lain Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, serta wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Berdasarkan data Kementan per 13 Januari 2026, total luas sawah terdampak di tiga provinsi tersebut mencapai 107.324 hektare. Rinciannya, sekitar 56.077 hektare mengalami kerusakan ringan, 22.152 hektare rusak sedang, dan 29.095 hektare rusak berat. Adapun lahan padi dan jagung yang mengalami gagal panen tercatat sekitar 44.600 hektare.
Selain tanaman pangan, bencana juga berdampak pada sektor perkebunan dan peternakan. Lahan perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa terdampak seluas 29.310 hektare, sementara lahan hortikultura yang rusak mencapai 1.803 hektare. Kementan juga mencatat lebih dari 820 ribu ekor ternak mati atau hilang.
Kerusakan turut terjadi pada infrastruktur pertanian, antara lain Rumah Potong Hewan (RPH), alsintan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), bendungan, jaringan irigasi, serta jalan produksi. Kementan menyatakan data dampak bencana masih bersifat sementara dan terus diperbarui melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
Tinggalkan Komentar
Komentar