Dasco Sebut Pergantian Pimpinan BGN Tak Ganggu Program MBG

periskop.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sama sekali tidak memengaruhi pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini; dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat segera direalisasikan," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat memberikan keterangan resmi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/6) malam.

Menurut legislator tersebut, estafet kepemimpinan baru ini justru bisa mengakselerasi program berskala nasional. Target utamanya adalah mempercepat jangkauan bantuan pangan ke wilayah pelosok.

Dasco menilai pengangkatan Nanik S. Deyang menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana merupakan keputusan tepat. Rekam jejak figur baru ini dianggap sudah teruji.

Penilaian objektif itu didasarkan pada performa luar biasa Nanik saat mengemban tugas sebelumnya. Kinerjanya dinilai sangat taktis dan efisien.

"Kita lihat selama ini Bu Nanik adalah Wakil Kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring lapangan dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan," katanya.

Mantan Wakil Kepala BGN tersebut dikenal aktif turun langsung ke masyarakat. Evaluasi ketat terhadap fasilitas penyedia makanan menjadi salah satu fokus utamanya.

Di sisi lain, Dasco mengapresiasi langkah cepat pemerintah merombak struktur pimpinan lembaga tersebut. Kebijakan ini dianggap responsif terhadap dinamika sosial.

Perubahan nakhoda lembaga ini dipandang sebagai wujud nyata kepedulian eksekutif. Pemerintah dinilai aktif menjaring berbagai masukan konstruktif.

"Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat, juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan masukan dari DPR," katanya.