Mensesneg Prasetyo Hadi Bahas Finalisasi Perpres Ojol di DPR

Periskop.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri rapat koordinasi finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) ojek online (ojol) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/8). Rapat tersebut digelar bersama pimpinan DPR dan sejumlah menteri terkait.

Prasetyo menjelaskan, dirinya lebih dulu meminta waktu kepada pimpinan DPR sebelum membahas kelanjutan aturan ojol. Ia menyebutkan, keputusan soal P3K juga turut masuk dalam agenda pembahasan.

"Tadi sudah saya sampaikan, kami izin mohon waktu, karena setelah ini kami mau finalisasi mengenai yang saudara tanyakan, perpres ojol, dan keputusan tentang masalah P3K juga," kata Prasetyo di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/8).

Setelah pembahasan perpres ojol, Prasetyo turut berkoordinasi dengan pimpinan DPR terkait sejumlah Surat Presiden (Surpres). Ia merinci, surpres tersebut mencakup calon definitif Gubernur Bank Indonesia (BI) hingga sejumlah calon duta besar (dubes).

Prasetyo menyebutkan, seluruh surpres tersebut telah resmi diserahkan kepada pimpinan DPR dalam pertemuan tersebut.

"Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Pimpinan DPR dengan Ibu Puan, dengan Pak Dasco dan sudah secara resmi kami serahkan beberapa surpres," katanya.

Di kesempatan yang sama, Prasetyo juga menggelar rapat koordinasi teknis dengan pimpinan DPR untuk mempersiapkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Pidato tersebut dijadwalkan disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI pada 14 Agustus mendatang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat finalisasi perpres ojol turut melibatkan Wakil Mensesneg, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Sejumlah menteri lain yang hadir yakni Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Hukum Supratman.

Rapat itu juga dihadiri Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sejumlah pejabat tersebut turut ambil bagian dalam pembahasan lintas kementerian dan lembaga itu.

"Salah satunya adalah rapat koordinasi teknis dalam rangka persiapan pidato kenegaraan tahunan oleh Presiden Republik Indonesia, yang rencananya dilaksanakan pada Jumat, 14 Agustus 2026. Sekaligus juga dibahas rangkaian bulan kemerdekaan yang kini sudah memasuki hari ke-10," kata Prasetyo.