Dasco Pimpin Rapat DPR-Pemerintah Bahas Konflik Agraria
DPR dan pemerintah gelar rapat bahas konflik agraria mendesak, termasuk 73 ribu hektare sawah yang tercatat masuk kawasan hutan.

Periskop.id - Pimpinan DPR menggelar rapat bersama sejumlah menteri kabinet untuk membahas isu-isu strategis di sektor agraria. Pertemuan ini digelar merespons sejumlah konflik agraria yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan.
Dari pihak DPR, rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia didampingi dua Wakil Ketua DPR lain, yakni Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB dan Saan Mustopa dari NasDem.
Sementara dari unsur pemerintah, hadir Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Sejumlah wakil menteri terkait turut mendampingi.
"Gunanya adalah membicarakan beberapa hal-hal yang strategis serta konflik-konflik agraria yang sangat mendesak untuk segera," kata Dasco saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8).
Dasco tidak merinci isu mendesak yang dimaksud dalam pertemuan tersebut. Ia hanya menegaskan DPR dan pemerintah perlu segera berkoordinasi menyelesaikan berbagai persoalan agraria.
Menurutnya, koordinasi itu penting karena Pansus Agraria bentukan DPR dinilai belum bisa berbuat banyak. Ia menyebut penyelesaian menyeluruh lewat konsep besar Kebijakan Pertanahan Agraria bakal memakan waktu panjang.
"Kalau dilihat grand design soal KPA ini tentunya akan memakan waktu yang lama dan panjang. Sementara, Pansus Agraria yang sudah dibentuk DPR itu juga belum bisa menghasilkan banyak," katanya.
Usai rapat, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian untuk menyelesaikan sejumlah kasus agraria. Ia menyebutkan salah satu masalah yang jadi sorotan rapat adalah lahan sawah yang justru tercatat masuk kawasan hutan.
Prasetyo menjelaskan, luas sawah yang bermasalah tersebut mencapai 73 ribu hektare dan tersebar di berbagai wilayah. Ia menilai persoalan semacam ini masih memungkinkan untuk dituntaskan lebih cepat dibanding isu agraria lain yang lebih kompleks.
"Ini kan jenis yang bisa diselesaikan lebih cepat, banyak tersebar," kata Pras.
Baca berita dan informasi lainnya mengenai Sufmi Dasco Ahmad, dan DPR RI dengan mengeklik tautan.



Komentar (0)
Harus masuk dulu untuk berkomentar. Komentar tayang setelah dimoderasi.
Belum ada komentar.