Karhutla Meluas, DPR Desak Kemenkeu Cairkan Rp290,9 Miliar Dana Darurat

Periskop.id - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan anggaran Rp290,9 miliar untuk mendukung operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan muncul ketika kebakaran baru masih ditemukan di sejumlah wilayah dan kondisi El Nino sangat kuat meningkatkan risiko meluasnya karhutla.

Anggaran tersebut sebelumnya dibahas dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Selasa (18/8). Dana dibutuhkan untuk memperkuat operasi di tengah peningkatan kebakaran, mulai dari patroli, pemadaman, hingga penanganan dampak kabut asap.

"Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino," kata Rajiv dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8).

Dorongan DPR tersebut beririsan dengan usulan tambahan anggaran yang telah diajukan Kementerian Kehutanan. Kemenhut pada 13 Agustus mengusulkan tambahan belanja sebesar Rp704,72 miliar melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda administratif. Dari jumlah tersebut, Rp290,90 miliar secara khusus diarahkan untuk mitigasi dan penanganan karhutla.

Usulan itu berbeda dengan pengajuan tambahan Rp179,18 miliar melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang telah disampaikan Menteri Kehutanan kepada Menteri Keuangan sejak 26 Mei 2026. Hingga rapat dengan DPR pada 18 Agustus, pengajuan tersebut belum memperoleh respons positif dari Kemenkeu.

“Sampai saat ini kami belum memiliki tanggapan positif, terus terang,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (18/8).

Kemenhut saat ini memiliki anggaran eksisting sekitar Rp343,3 miliar untuk penanganan karhutla. Sebanyak Rp195,5 miliar berasal dari APBN, sedangkan sisanya bersumber dari sejumlah skema kerja sama internasional, termasuk Green Climate Fund, Korea Forest Service, BioCF-ISFL, dan Japan International Cooperation Agency. Jika dua skema tambahan anggaran disetujui, total pendanaan mitigasi dan penanganan karhutla dapat mencapai sekitar Rp813,4 miliar.

Karhutla 2026 Melonjak Tajam

Kebutuhan tambahan anggaran menjadi sorotan setelah luas karhutla tahun ini meningkat tajam. Data Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan menunjukkan luas area terbakar sepanjang Januari-Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare.

Dalam rapat kerja 18 Agustus, Komisi IV DPR menyebut angka tersebut meningkat sekitar 366% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. DPR meminta pemerintah memperkuat pencegahan agar operasi tidak selalu bergantung pada pemadaman setelah kebakaran meluas.

Tekanan juga terlihat dari perkembangan titik panas di Kalimantan. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan melonjak menjadi 518 titik pada 19 Agustus, lebih dari empat kali lipat dibandingkan 109 titik sehari sebelumnya.

Secara kumulatif, ketiga provinsi tersebut mencatat 750 hotspot berkepercayaan tinggi selama 17-19 Agustus. Kemenhut menegaskan satu hotspot tidak otomatis berarti satu kejadian kebakaran sehingga tetap harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan.

Risiko kebakaran juga diperbesar kondisi iklim. BMKG mencatat indeks Nino 3.4 pada Dasarian I Agustus 2026 mencapai +2,77, yang menandakan El Nino berintensitas sangat kuat. BMKG sebelumnya memperkirakan sebagian besar Kalimantan dan sejumlah wilayah Sumatra berada pada puncak musim kemarau pada Agustus.

Kebakaran Baru Masih Muncul di Kalimantan

BNPB melaporkan kejadian karhutla baru masih muncul di sejumlah wilayah Kalimantan hingga Jumat (21/8).

Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, kebakaran terjadi di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau dengan total area terbakar 25,29 hektare. Pemadaman darat dilakukan BPBD dan api dilaporkan berhasil dipadamkan pada Kamis (20/8).

Karhutla juga terjadi di enam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk Loa Kulu, Tenggarong, Sanga-Sanga, Muara Muntai, Muara Jawa, dan Kota Bangun. Total lahan terbakar mencapai 49,55 hektare, dengan kerusakan terluas berada di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, yang mencapai 42 hektare.

Situasi tersebut membuat Rajiv meminta patroli terpadu diperketat, terutama pada wilayah rawan dan lahan gambut. Pemerintah juga diminta memperluas sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar kepada masyarakat maupun korporasi.

“Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI, Polri, dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas,” katanya.

Operasi gabungan di Kalimantan saat ini melibatkan Kemenhut, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat hingga pelaku usaha. Pemerintah juga mengandalkan water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) ketika kondisi atmosfer memungkinkan.

Namun, operasi udara menghadapi keterbatasan karena bergantung pada kondisi cuaca dan jarak pandang. Pada 19 Agustus, jarak pandang di Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, sempat turun hingga sekitar 400 meter. Di Bandara Supadio, Pontianak, jarak pandang berada sekitar 1,2 kilometer akibat kondisi berasap.

DPR Minta Penegakan Hukum Tetap Jalan

Selain pemadaman, Rajiv meminta pemerintah tidak mengabaikan pemulihan ekosistem setelah kebakaran dapat dikendalikan. Rehabilitasi dapat dilakukan melalui penanaman kembali kawasan yang rusak serta pemulihan lahan gambut untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.

Penyebab kebakaran juga harus diselidiki untuk memastikan apakah terdapat unsur kelalaian maupun kesengajaan.

"Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla," katanya.

Secara terpisah, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan dana siap pakai penanggulangan bencana sebesar Rp5 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 17 Agustus mengatakan anggaran tersebut dapat ditambah sesuai kebutuhan berdasarkan pengajuan BNPB. Namun, skema itu berbeda dengan tambahan anggaran operasional karhutla yang diajukan Kementerian Kehutanan.

Dengan puncak kemarau masih berlangsung dan BMKG memperkirakan El Nino bertahan setidaknya hingga awal kuartal I 2027, kebutuhan pendanaan penanganan karhutla menjadi semakin krusial. BMKG juga memperkirakan curah hujan tinggi baru mulai meningkat secara bertahap pada Oktober-November 2026.

DPR karena itu mendorong pencairan anggaran dilakukan segera agar upaya pencegahan dapat diperkuat sebelum kebakaran meluas dan biaya penanganannya semakin besar.