Periskop.id - Bank Jakarta mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan UMKM sebesar Rp10,46 triliun hingga kuartal I 2026. Angka tersebut tumbuh 26,27% secara tahunan atau year-on-year (YoY), dengan 2.208 debitur di antaranya berasal dari pelaku usaha yang tergabung dalam program Jakpreneur.

Capaian itu menjadi salah satu sorotan dalam ajang Cita Loka Fest 2026 yang digelar Tribun Network di Jakarta, Selasa (24/6). Dalam forum tersebut, Bank Jakarta memperoleh penghargaan sebagai badan usaha penggerak keberdayaan digitalisasi UMKM.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas peran Bank Jakarta dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program Jakpreneur, perluasan akses pembiayaan, literasi keuangan, serta pemanfaatan layanan perbankan digital.

Dalam ajang itu, Pemprov DKI Jakarta juga meraih Anugerah Daerah Terbaik dalam Membangun Tata Kelola yang Mendengar. Penghargaan tersebut diberikan berkat inovasi Jakarta Smart City, terutama dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap aspirasi warga.

Jakarta Didorong Jadi Kota yang Mendengar

Penghargaan yang diterima Pemprov DKI Jakarta menegaskan perubahan arah tata kelola ibu kota. Pembangunan Jakarta tidak lagi hanya dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima langsung penghargaan tersebut. Dalam sambutannya, Pramono menekankan bahwa kota yang maju harus memiliki pemerintahan yang mampu merespons kebutuhan warganya.

"Bagi saya, Jakarta kalau ingin maju, aman, dan nyaman, maka yang paling utama selain membangun infrastrukturnya adalah mendengar apa yang menjadi keinginan warganya. Jadi, membangun bukan semata-mata membangun fisiknya," ujar Pramono dalam keteranagnnya, Kamis (25/6). 

Pernyataan itu menjadi inti dari penghargaan yang diterima Pemprov DKI. Jakarta Smart City tidak hanya diposisikan sebagai perangkat teknologi, tetapi sebagai instrumen untuk memperbaiki relasi antara pemerintah dan warga.

Dalam konteks kota besar seperti Jakarta, kemampuan mendengar menjadi penting karena persoalan kota bergerak sangat cepat. Aduan warga bisa berkaitan dengan fasilitas umum, kebersihan, ketertiban, kemacetan, layanan publik, banjir, lingkungan, hingga kerusakan infrastruktur kecil yang berdampak langsung pada kehidupan harian masyarakat.

CRM Jadi Bukti Tata Kelola Responsif

Salah satu fondasi Jakarta Smart City adalah Sistem Cepat Respons Masyarakat atau CRM. Sistem ini mengintegrasikan berbagai kanal pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta agar laporan warga dapat ditindaklanjuti lebih responsif, efisien, dan transparan.

Data Pemprov DKI menunjukkan, sepanjang Januari 2025 hingga Mei 2026, sebanyak 299.410 dari 305.658 laporan warga berhasil dituntaskan. Artinya, tingkat penyelesaian laporan mencapai 98 persen.

Laporan tersebut disampaikan oleh 71.112 warga melalui berbagai kanal pengaduan. Jenis aduannya beragam, mulai dari fasilitas kota, pelayanan publik, ketertiban umum, hingga persoalan lingkungan.

Capaian ini memperlihatkan bahwa tata kelola digital dapat memberi dampak nyata jika tidak berhenti sebagai aplikasi. Nilai utamanya berada pada tindak lanjut. Warga tidak hanya diberi kanal untuk mengadu, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa laporannya dibaca, diproses, dan diselesaikan.

Dengan pendekatan tersebut, Jakarta mencoba membangun model pemerintahan yang lebih terbuka. Warga menjadi bagian dari proses pemantauan kota, sementara pemerintah daerah dituntut lebih cepat merespons persoalan di lapangan.

Bank Jakarta Diapresiasi atas Digitalisasi UMKM

Di sisi lain, penghargaan untuk Bank Jakarta menunjukkan bahwa transformasi digital di Jakarta juga menyentuh sektor ekonomi rakyat. Bank Jakarta dinilai berperan dalam memperkuat akses keuangan, layanan perbankan digital, dan pemberdayaan UMKM.

Bank Jakarta memperoleh Anugerah Badan Usaha Penggerak Keberdayaan Digitalisasi UMKM. Penghargaan ini berkaitan dengan dukungan bank daerah tersebut terhadap pelaku UMKM melalui program Jakpreneur dan berbagai produk pembiayaan.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Ia menilai penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat layanan bagi pelaku usaha.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan layanan dan solusi perbankan yang inovatif bagi pelaku UMKM. Bank Jakarta akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM melalui berbagai produk pembiayaan, layanan perbankan digital, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan ekosistem usaha yang semakin inklusif dan kompetitif," ujar Agus.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa Bank Jakarta ingin menempatkan diri bukan hanya sebagai penyedia kredit, tetapi juga mitra pertumbuhan usaha. Dalam ekosistem UMKM, akses pembiayaan memang penting, tetapi tidak cukup. Pelaku usaha juga membutuhkan literasi keuangan, pendampingan, akses pasar, layanan transaksi digital, dan jejaring usaha.

Kredit UMKM Bank Jakarta Tembus Rp10,46 Triliun

Hingga kuartal I 2026, penyaluran Kredit dan Pembiayaan UMKM Bank Jakarta mencapai Rp10,46 triliun. Angka tersebut tumbuh 26,27 persen secara tahunan atau year-on-year berdasarkan data unaudited.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.208 debitur merupakan pelaku usaha yang tergabung dalam program Jakpreneur. Capaian ini menjadi salah satu indikator bahwa Bank Jakarta mulai memperluas fungsi intermediasi untuk mendukung ekonomi lokal.

Pertumbuhan kredit UMKM Bank Jakarta juga menarik karena terjadi ketika kredit UMKM nasional baru menunjukkan pemulihan terbatas. Otoritas Jasa Keuangan mencatat kredit UMKM nasional pada Maret 2026 mencapai Rp1.498,64 triliun dan tumbuh 0,12% secara tahunan, setelah sebelumnya sempat mengalami kontraksi.

Dalam konteks itu, pertumbuhan pembiayaan UMKM Bank Jakarta yang mencapai dua digit menunjukkan ruang yang masih besar bagi bank daerah untuk mendorong ekonomi lokal. Terlebih, Jakarta memiliki basis pelaku usaha kecil yang besar, terutama di sektor kuliner, perdagangan, fesyen, jasa, transportasi, kreatif, dan digital.

Jakpreneur Jadi Kanal Pemberdayaan

Jakpreneur menjadi salah satu program utama Pemprov DKI dalam membina pelaku UMKM. Program ini tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan, tetapi juga mencakup pendampingan, pelatihan, perizinan, pemasaran, dan pelaporan keuangan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta mencatat jumlah UMKM binaan Jakpreneur meningkat dari 392.207 peserta pada 2024 menjadi 412.464 peserta pada akhir 2025. Artinya, ada penambahan 20.257 usaha baru yang bergabung sepanjang 2025.

Kenaikan jumlah peserta menunjukkan minat masyarakat Jakarta untuk berwirausaha masih kuat. Bagi Jakarta yang sedang bergerak menuju kota global, basis UMKM yang kuat menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada korporasi besar dan sektor formal.

UMKM juga memiliki peran sosial yang besar. Sektor ini menyerap tenaga kerja, menghidupkan ekonomi lingkungan, memperkuat daya beli masyarakat, dan memberi ruang bagi warga untuk naik kelas secara ekonomi.

Digitalisasi Bukan Sekadar Aplikasi

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengatakan penghargaan yang diterima Pemprov DKI Jakarta dan Bank Jakarta menunjukkan adanya sinergi dalam mendorong pembangunan daerah berkelanjutan.

"Bank Jakarta senantiasa berkomitmen mendukung transformasi digital dan pemberdayaan usaha masyarakat agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah maupun nasional. Penghargaan ini semakin memperkuat komitmen kami untuk memperluas akses keuangan bagi pelaku UMKM serta mendorong pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan daya saing usaha," tutur Arie.

Pernyataan ini penting karena digitalisasi UMKM sering kali dipahami terlalu sempit sebagai penggunaan aplikasi pembayaran. Padahal, digitalisasi seharusnya membantu pelaku usaha mengelola transaksi, mencatat keuangan, mengakses pembiayaan, memperluas pasar, dan membangun reputasi usaha.

Bagi pelaku UMKM, akses digital juga bisa menjadi pintu masuk ke layanan yang lebih formal. Ketika transaksi tercatat, profil usaha menjadi lebih jelas. Hal ini dapat membantu pelaku usaha memperoleh pembiayaan yang lebih sesuai kebutuhan.

Bank Jakarta Perkuat Layanan Digital di Ruang Publik

Sejumlah langkah Bank Jakarta dalam memperluas layanan digital juga terlihat dari kolaborasi di Jakarta Fair 2026. Bank Jakarta menggandeng BliBli menghadirkan Engagement Store di Hall C1 Anjungan Pemprov DKI Jakarta pada gelaran Jakarta Fair 2026 di JI Expo Kemayoran.

Kolaborasi itu membawa konsep online to offline. Pengunjung dapat merasakan langsung pengalaman transaksi digital, pembukaan rekening melalui JakOne Mobile, pengajuan kredit dan pembiayaan, hingga aktivitas tarik dan setor tunai melalui layanan ATM-CRM.

Agus H. Widodo menyebut kehadiran Bank Jakarta di Jakarta Fair bukan hanya untuk memperkenalkan produk, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi transaksi.

”Pengunjung Jakarta Fair dapat merasakan kemudahan sistem transaksi non-tunai Bank Jakarta,” ujar Agus.

Bank Jakarta juga menyiapkan promosi bagi pengguna Kartu Debit Visa Bank Jakarta yang bertransaksi di BliBli. Langkah ini menunjukkan bahwa bank daerah semakin aktif masuk ke ekosistem digital dan ritel modern.

Kolaborasi dengan Bapenda Perkuat Layanan Publik

Selain dengan BliBli, Bank Jakarta juga menggandeng Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta untuk menyediakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Fair 2026.

Kolaborasi tersebut memungkinkan warga melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui kanal digital dan layanan Bank Jakarta saat menikmati acara publik. Pendekatan ini memperlihatkan integrasi antara layanan keuangan, layanan publik, dan ruang aktivitas masyarakat.

“Melalui kolaborasi pembayaran pajak ini, Bank Jakarta ingin mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik di Jakarta,” ujar Agus di Jakarta, Sabtu.

Agus juga menyebut pengguna JakOne Mobile dapat memanfaatkan fitur pembayaran pajak melalui rekening nasabah.

“Dengan memanfaatkan transaksi nontunai lewat aplikasi JakOne Mobile, pembayaran pajak dapat dilakukan dengan aman dan nyaman," kata Agus.

Konteks ini memperkuat alasan Bank Jakarta mendapat penghargaan digitalisasi UMKM dan layanan publik. Digitalisasi yang dilakukan tidak hanya diarahkan untuk nasabah ritel, tetapi juga untuk mendukung ekosistem pelayanan kota.

Cita Loka Fest 2026 Jadi Forum Kolaborasi Nasional

Cita Loka Fest 2026 sendii mengusung tema “Menguatkan Akar untuk Indonesia Asri”. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, organisasi internasional seperti UNICEF, UNDP, dan WHO, organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, pelaku UMKM, hingga perusahaan nasional dari berbagai sektor.

Dengan komposisi peserta yang luas, penghargaan dalam forum ini memiliki makna strategis. Penghargaan tidak hanya melihat capaian administratif, tetapi juga kontribusi terhadap tata kelola, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.

Bagi Pemprov DKI, penghargaan ini menjadi pengakuan atas pendekatan tata kelola berbasis aspirasi warga. Bagi Bank Jakarta, penghargaan ini menjadi pengakuan atas peran lembaga keuangan daerah dalam memperkuat UMKM melalui pembiayaan dan layanan digital.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Daerah

Penghargaan yang diterima Pemprov DKI Jakarta dan Bank Jakarta memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah. Pemprov DKI memiliki kebijakan, data, dan program pemberdayaan. Bank Jakarta memiliki kapasitas pembiayaan, sistem pembayaran, dan layanan perbankan digital.

Jika keduanya berjalan bersama, dampaknya bisa lebih besar. UMKM tidak hanya didata dan dibina, tetapi juga diberi akses pembiayaan dan kanal transaksi. Warga tidak hanya diminta melapor, tetapi juga mendapat tindak lanjut. Layanan publik tidak hanya hadir di kantor pemerintahan, tetapi juga masuk ke ruang publik dan platform digital.

Sinergi ini relevan dengan arah Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berdaya saing. Kota global bukan hanya soal gedung tinggi dan investasi besar, tetapi juga kemampuan membangun ekonomi warga, memperkuat layanan publik, dan menciptakan pemerintahan yang responsif.

Tantangan Setelah Penghargaan

Meski penghargaan menjadi capaian positif, tantangan Jakarta ke depan tetap besar. Dalam tata kelola kota, penyelesaian 98% laporan warga perlu terus dijaga kualitasnya. Pemerintah tidak hanya perlu cepat menutup laporan, tetapi juga memastikan masalah benar-benar selesai di lapangan dan tidak berulang.

Dalam pemberdayaan UMKM, akses pembiayaan harus tetap diimbangi dengan pendampingan. Pelaku usaha kecil sering menghadapi tantangan seperti pencatatan keuangan, pemasaran, legalitas usaha, kualitas produk, kapasitas produksi, dan kemampuan bersaing di platform digital.

Bank Jakarta perlu memastikan pembiayaan yang disalurkan tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga sehat dan berdampak. Kredit yang diberikan harus membantu pelaku usaha naik kelas, bukan sekadar menambah beban pembayaran.

Di sisi lain, Pemprov DKI perlu memperkuat ekosistem Jakpreneur agar peserta tidak hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga meningkat kualitas usahanya.