Periskop.id - Djamari Chaniago dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya menjabat Menko Polkam ad interim. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).
Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.
Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025. Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pada pukul 15.00 WIB, Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah pejabat-pejabat baru tersebut.
"Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat baru tersebut.
Djamari Chaniago, menko polkam yang baru dilantik hari ini, merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 8 Maret 2000—16 Maret 2004. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999—1 Maret 2000
Kemudian Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Ke-24 pada 23 Mei 1998—24 November 1999, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi pada 1997—1998. Djamari merupakan arbituren Akabri tahun 1971, yang merupakan senior Presiden Prabowo, yang merupakan arbituren Akabri pada tahun 1974.
Selepas purna bakti sebagai prajurit TNI, Djamari pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang, dan saat ini, Djamari juga menjabat anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan periode 2025—2030.
Selama berdinas di TNI AD, Djamari sempat terlibat dalam beberapa operasi militer salah satunya invasi Indonesia ke wilayah Timor Leste atau yang lebih dikenal sebagai Operasi Seroja 1975. Sama seperti juniornya di Akabri, Presiden Prabowo Subianto yang saat itu tergabung dalam satuan Kopashanda atau Kopassus.
Setelah selesai menuntaskan penugasan operasi, karir militer Djamari perlahan meroket hingga akhirnya menempati beberapa jabatan strategis. Tidak hanya karir militer saja, Djamiri juga sempat menyelami dunia politik saat masih berdinas sebagai anggota TNI AD.
Dia tercatat pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat dari tahun 1997 sampai 1998 dan Fraksi Abri pada 1998 sampai 1999.
Dengan pengalaman di dunia pertahanan dan politiknya, Djamari kini dipercaya sebagai Menko Polkam. Posisi sentral yang menjembatani antar kementerian strategis guna menciptakan stabilitas keamanan dan politik yang baik.
Sosok ideal
Sebelumnya, pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan, pemerintah membutuhkan sosok Menko Polkam yang kuat dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
"Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan publik," kata Fahmi seperti dikutip dari Antara.
Kuat, kata Fahmi yakni memiliki posisi politik yang kuat agar dapat menciptakan suasana kondusif di dalam kabinet, parlemen dan masyarakat. Selain itu, sosok tersebut juga harus diterima khalayak agar masyarakat dapat merasa tenang dan aman di bawah perlindungan Menko Polkam.
Menurut Fahmi, Menko Polkam merupakan jabatan sipil yang strategis karena memainkan peran penting dalam menstabilkan keamanan negara. Upaya menciptakan keamanan negara dilakukan Menko Polkam dengan menjadi koordinator beberapa instansi strategis seperti Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Polri, TNI dan Kejaksaan Agung.
Karenanya, dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman matang di bidang politik, hukum maupun keamanan negara untuk menempati posisi ini.
Tinggalkan Komentar
Komentar