Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Andalan Pemerintah Padamkan Karhutla

Periskop.id - Pemerintah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu strategi utama untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah menguatnya El Nino dan musim kemarau. Namun, pelaksanaannya sangat bergantung pada keberadaan awan yang memenuhi syarat untuk disemai agar menghasilkan hujan di wilayah rawan kebakaran.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan, OMC dinilai efektif untuk membantu membasahi lahan dalam skala luas. Kendalanya, teknologi tersebut tidak dapat dijalankan apabila tidak tersedia awan hujan yang bisa disemai.

"Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu kita harus menemukan awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan," kata Djamari dalam jumpa pers di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Pernyataan tersebut sejalan dengan mekanisme OMC yang diterapkan pemerintah. Data BMKG menunjukkan operasi pembasahan gambut dan penanganan karhutla pada 4-10 Agustus 2026 menggunakan bahan semai natrium klorida atau NaCl. Bahan tersebut disebarkan pada awan yang sesuai untuk memperbesar peluang terbentuknya hujan, bukan menciptakan awan dari kondisi langit cerah.

Peluang Awan Hujan Dipantau hingga 18 Agustus

Djamari mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan atmosfer di sekitar wilayah karhutla. Berdasarkan prakiraan yang diterimanya, peluang munculnya awan hujan terdapat pada beberapa hari hingga 18 Agustus.

"Berdasarkan perkiraan sekarang ini pada minggu-minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus itu ada tiga atau empat hari kemungkinan awan hujan ada," ucapnya.

Begitu kondisi atmosfer memungkinkan, pemerintah akan mengerahkan pesawat untuk melakukan penyemaian awan di wilayah yang membutuhkan pembasahan.

Kesiapan serupa sudah dilakukan di daerah. Di Jambi, misalnya, BNPB menempatkan pesawat Cessna untuk patroli sekaligus mendukung OMC ketika tersedia awan yang memungkinkan penyemaian.

"Saat ini BNPB telah menempatkan satu pesawat Cessna di Jambi yang dapat digunakan untuk patroli udara maupun penyemaian garam jika terdapat bibit awan," kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah.

OMC juga telah beberapa kali dijalankan untuk pembasahan gambut dan penanganan karhutla sepanjang 2026. Catatan BMKG menunjukkan operasi dengan tujuan tersebut berlangsung berulang sejak Maret hingga Agustus dengan dukungan BNPB, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan instansi lain.

El Nino Kuat Tekan Pembentukan Awan Hujan

Upaya modifikasi cuaca dilakukan ketika Indonesia menghadapi periode kering yang semakin luas. BMKG mencatat hingga Dasarian III Juli 2026, sekitar 73,8% wilayah Indonesia atau 516 Zona Musim telah memasuki musim kemarau. Kondisi kering meningkatkan potensi kekeringan meteorologis sekaligus risiko karhutla di berbagai daerah.

BMKG juga menyatakan, pemerintah perlu memanfaatkan OMC untuk menjaga ketersediaan air sekaligus membasahi kawasan yang rentan terbakar. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani sebelumnya menempatkan pencegahan karhutla sebagai salah satu fokus utama menghadapi kemarau yang beriringan dengan El Nino.

Djamari mengatakan kondisi tersebut berpotensi bertahan dalam beberapa pekan ke depan.

"Kita menghadapi El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan awal September atau awal Oktober yang akan datang," ungkapnya.

BMKG sebelumnya juga memperingatkan El Nino kuat berpotensi mengurangi pembentukan awan hujan dan menekan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini membuat keberadaan awan yang layak disemai menjadi faktor penting dalam menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan OMC.

Karhutla Januari-Juni Capai 107.465 Hektare

Di tengah kondisi tersebut, luas kumulatif kebakaran hutan dan lahan Indonesia sepanjang Januari-Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla atau SiPongi Kementerian Kehutanan. Dari total areal terbakar tersebut, 54% berada di kawasan hutan dan 46% berada di areal penggunaan lain atau non-kawasan hutan.

Angka 107 ribu hektare tersebut merupakan akumulasi luas areal yang terbakar sepanjang Januari-Juni 2026, bukan luas lahan yang seluruhnya masih terbakar secara bersamaan saat ini. Data Kemenhut juga menunjukkan luas tersebut meningkat 366% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas pengendalian karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BNPB juga terus mendampingi penanganan di wilayah prioritas melalui operasi darat, dukungan operasi udara, dan OMC.

43 Helikopter Dikerahkan

Selain mengandalkan OMC, pemerintah mengerahkan armada udara untuk melakukan water bombing di titik kebakaran, terutama pada kawasan yang sulit dijangkau dari darat.

"Kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan," kata Djamari.

Operasi udara telah digunakan di berbagai daerah. Di Kalimantan Selatan, misalnya, BPBD mendapat dukungan tiga helikopter water bombing dan satu helikopter patroli dari BNPB. Pemadaman udara dilakukan bersamaan dengan OMC untuk menangani titik api yang tidak dapat dijangkau tim darat.

Sementara di lapangan, petugas tetap menjalankan pemadaman darat menggunakan pompa, sumber air, dan flexible tank atau tangki fleksibel yang memungkinkan air disimpan lebih dekat dengan lokasi kebakaran.

Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan OMC bukan satu-satunya instrumen penanganan. Pemerintah menggabungkan pemadaman darat, water bombing, patroli udara, modifikasi cuaca, pembasahan gambut, dan koordinasi pemerintah daerah untuk mencegah titik api meluas.

Djamari mengatakan koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat selama periode rawan. Pemerintah berharap kombinasi operasi tersebut dapat mempercepat pemadaman sekaligus mencegah munculnya kebakaran baru ketika kondisi kemarau masih berlangsung.