periskop.id – Anggota DPR RI, Slamet meminta impor daging ayam hingga telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikaji ulang secara mendalam.
Hal itu dia sampaikan menyusul adanya kerja sama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan sejumlah perusahaan China untuk menggarap hilirisasi industri unggas.
“Program MBG seharusnya menjadi momentum kebangkitan peternak lokal, bukan malah membuka ruang ketergantungan baru terhadap pihak luar. Indonesia memiliki kapasitas produksi telur dan ayam yang besar. Yang perlu diperkuat adalah tata kelola, distribusi, serta keberpihakan terhadap peternak rakyat,” ujar Slamet di Jakarta, Jumat (8/5).
Slamet menilai kebutuhan protein untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) idealnya berasal dari optimalisasi kapasitas produksi nasional. Pemerintah harus fokus membina peternak mandiri serta memperkuat peran koperasi peternakan di berbagai daerah.
Investasi atau skema industri luar negeri yang terlalu dominan dikhawatirkan mempersempit ruang gerak UMKM peternakan. Hal ini menjadi krusial mengingat harga telur di tingkat peternak sering tertekan akibat lemahnya serapan pasar.
Selain serapan pasar, tingginya biaya produksi masih menjadi hantu bagi para pelaku usaha unggas domestik. Masuknya kompetisi dari pihak luar tanpa proteksi kuat diprediksi bakal memperberat beban peternak rakyat.
“Masalah utama peternak hari ini bukan kemampuan produksi, tetapi biaya produksi yang tinggi dan pasar yang belum stabil. Karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah penguatan peternak lokal, bukan membuka kompetisi yang semakin berat bagi mereka,” katanya.
Biaya pakan disebut sebagai komponen paling menguras kantong dalam struktur produksi peternakan unggas. Pemerintah diminta segera memperkuat kebijakan produksi jagung nasional serta mencari bahan baku pakan alternatif berbasis lokal.
Penguatan cadangan bahan baku pakan juga mendesak dilakukan demi menjaga stabilitas harga di pasar. Jika harga pakan terkendali, daya saing peternak domestik otomatis akan meningkat secara signifikan.
Slamet mendorong program MBG terintegrasi penuh dengan rantai pasok peternak lokal di daerah-daerah. Penyerapan telur dan ayam dari kelompok peternak diyakini mampu memberi dampak ekonomi luas bagi masyarakat.
DPR juga berkomitmen memasukkan poin perlindungan peternak lokal dalam pembahasan revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH). Regulasi baru harus mampu memberikan proteksi nyata di tengah persaingan industri global yang masif.
“Kita ingin revisi UU PKH benar-benar menghadirkan perlindungan dan penguatan peternak lokal, mulai dari aspek pembiayaan, stabilisasi harga, perlindungan usaha rakyat, hingga prioritas keterlibatan peternak domestik dalam program strategis nasional seperti MBG,” tegasnya.
Visi dari regulasi ini adalah memastikan kedaulatan pangan hewani tetap berada di tangan bangsa sendiri. Keterlibatan peternak domestik dalam program strategis nasional menjadi harga mati untuk penguatan ekonomi rakyat.
Tinggalkan Komentar
Komentar