Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan membentuk tim khusus di bawah Kementerian Keuangan untuk memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan seiring rencana efisiensi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN), tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program.
Purbaya mengatakan tim pengawas tersebut akan melibatkan sejumlah unit di lingkungan Kementerian Keuangan, mulai dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hingga jajaran pegawai Kemenkeu di seluruh kabupaten dan kota.
Ia menyatakan bahwa tim tersebut akan bertugas memantau langsung implementasi program di lapangan agar penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Jadi BGN tetap melakukan efisiensi, tapi di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota. Dari perbendaharaan dan dari yang lain-lain. DJKN juga banyak, nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa," jata Purbaya dalam media briefing, Jakarta, Jumat (26/6).
Ia menegaskan hasil pengawasan akan disampaikan secara objektif kepada Kepala BGN. Bahkan, apabila ditemukan pelaksanaan program yang tidak sesuai, tim tidak akan ragu merekomendasikan penghentian operasional di lokasi tersebut.
"Nanti kalau jelek ya kita bilang jelek, dari kepala BGN bilang kalau jelek laporkan jelek, kalau rekomendasi tutup ya tutup," tegas dia.
Menurut Purbaya, sistem pengawasan tersebut sengaja dibuat lebih independen karena tidak hanya dilakukan oleh BGN, tetapi juga melibatkan Kementerian Keuangan sebagai pihak eksternal. Dengan demikian, pengawasan diharapkan lebih transparan dan meminimalkan potensi penyimpangan.
"Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur dan yang ngawasin bukan BGN sendiri jadi di tempat saya, kita enggak akan kongkalikong," tuturnya.
Evaluasi Berkala Pelaksanaan MBG
Selain pengawasan harian, pihaknya juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan MBG. Purbaya menyebut evaluasi dijadwalkan berlangsung setiap dua bulan dan hasilnya akan disampaikan kepada Kepala BGN sebagai bahan perbaikan implementasi program.
"Ada, ini kan pasti akan mulai jalan mulai minggu depan, saya pikir 2 bulan sekali kita akan evaluasi di tempat kita. Kita ngasih evaluasi ke kepala BGN, ini permintaan kepala BGN juga jadi bukan saya mau ikut campur," tambahnya.
Di sisi lain, Purbaya menilai efisiensi anggaran MBG berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih longgar. Apabila tidak dialihkan untuk kebutuhan belanja lain, penghematan tersebut dapat membantu menekan defisit anggaran.
"Harusnya kalau enggak ada pengalihan pembiayaan ya turun defisitnya, cuma kan bisa aja ada kenaikan pembiayaan di tempat yang lain, kita belum lihat," ucapnya.
Meski demikian, ia memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga. Menurutnya, defisit APBN dipastikan tidak akan melampaui batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Tapi yang jelas kondisi fiskal aman, defisit tidak akan melebihi 3%, hampir pasti bisa dikendalikan dengan baik karena ruangnya semakin terbuka lebar," purbaya mengakhiri.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar