Periskop.id - Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis analisis terbaru mengenai perkembangan salah program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan pemerintah melalui akun Instagram, @indef_official, pada Senin (29/6).
Program MBG sempat menjadi pendorong utama belanja negara pada Triwulan I tahun 2026 dengan total alokasi pagu mencapai Rp335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Namun, laporan pemantauan terkini menunjukkan bahwa laju penyerapan dana program ini mengalami hambatan serius di lapangan.
Data menunjukkan adanya tren penurunan yang sangat tajam pada pertumbuhan realisasi anggaran bulanan. Pada bulan Februari 2026, pertumbuhan realisasi belanja program tercatat berada di angka puncak yaitu 99% dengan nilai Rp38,97 triliun.
Angka pertumbuhan realisasi tersebut langsung merosot drastis pada bulan-bulan berikutnya, hingga menyentuh level 17,53% saja pada bulan Mei 2026.
Penurunan pertumbuhan realisasi ini dinilai oleh INDEF sebagai sebuah sinyal kuat di ranah birokrasi dan operasional. Tren penurunan performa tersebut menjadi indikator nyata atas keterbatasan kapasitas dari Badan Gizi Nasional (BGN) selaku instansi penanggung jawab dalam mengeksekusi dan menyerap dana anggaran yang bernilai masif tersebut.
Meskipun nilai nominal realisasi kumulatifnya terus bertambah setiap bulan, laju kecepatan penyerapannya justru semakin melemah.
Secara rinci, realisasi nominal anggaran tercatat sebesar Rp19,55 triliun pada Januari 2026, kemudian naik menjadi Rp38,97 triliun pada Februari 2026. Akumulasi realisasi tersebut berlanjut menjadi Rp55,34 triliun pada Maret 2026, lalu merangkak ke Rp75,00 triliun pada April 2026, dan terakhir mencapai Rp88,15 triliun pada Mei 2026.
Merespons kendala perlambatan penyerapan dana di lapangan serta mempertimbangkan berbagai faktor teknis lainnya, Kementerian Keuangan mengambil langkah tegas pada awal Juni 2026.
Kementerian Keuangan secara resmi memangkas alokasi anggaran MBG sebesar Rp67 triliun. Keputusan pemotongan ini membuat pagu anggaran program MBG yang tersisa kini berubah menjadi Rp268 triliun.
Guna menyiasati pengurangan anggaran serta mengoptimalkan sisa ruang fiskal yang ada, BGN langsung melakukan perubahan strategi makro. Lembaga tersebut mengalihkan fokus kinerjanya melalui implementasi empat kebijakan baru.
Kebijakan tersebut meliputi penerapan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) yang baru, serta penguatan layanan khusus di wilayah yang masuk kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Selain itu, BGN juga berfokus pada peningkatan kapasitas pegawai dan fasilitas penunjang yang sudah tersedia saat ini, serta melakukan tindakan refocusing atau penajaman ulang sasaran masyarakat penerima manfaat program.
Meskipun langkah adaptasi berupa penajaman fokus telah dirancang oleh BGN, tantangan besar dinilai masih tetap membayangi keberlanjutan program. Analisis INDEF memperingatkan bahwa pergeseran fokus kebijakan yang mendadak ini tetap membawa risiko teknis yang cukup besar.
Perubahan tersebut berpotensi membuat sisa anggaran belanja yang sudah dipangkas pun tetap tidak akan mampu terserap secara penuh hingga akhir tahun anggaran berjalan.
Atas dasar pertimbangan risiko fiskal tersebut, pemerintah disarankan untuk segera menyiapkan skenario alternatif jangka pendek. INDEF merekomendasikan agar pemerintah mulai mempertimbangkan opsi realokasi dana secara objektif.
Sisa anggaran yang berpotensi mengendap tersebut sebaiknya dialihkan ke sektor publik dan prioritas pembangunan lain yang tingkat urgensinya tinggi dan sedang membutuhkan tambahan pasokan anggaran dari negara.
Tinggalkan Komentar
Komentar