Periskop.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan dirinya tidak menyukai skema impor dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Menurutnya, setiap transaksi impor hampir selalu membuka celah praktik rente yang rawan berujung pada proses hukum.
Bahlil menilai, praktik rente dalam skema impor energi selama ini telah menyeret sejumlah orang terbaik bangsa ke hadapan aparat penegak hukum. Ia pun menegaskan, satu-satunya cara memutus rantai kecurigaan itu adalah menghentikan impor dan menggenjot produksi dalam negeri.
"Karena saya menteri yang tidak suka impor-impor, aku jujur sajalah. Karena di situ setiap ada impor pasti ada potensi rente di situ. Ini yang membuat kita punya orang-orang terbaik di bangsa ini diperiksa oleh para penegak hukum," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6).
Ia mengakui, ketidakseimbangan antara kapasitas produksi dan kebutuhan konsumsi membuat impor sulit dihindari saat ini. Kebutuhan bensin nasional terus naik dari 32,9 juta kiloliter pada 2021 menjadi proyeksi 42,1 juta kiloliter pada 2030, sementara produksi dalam negeri stagnan di kisaran 14,2 juta kiloliter per tahun.
Pada 2021, produksi bensin domestik tercatat 14,59 juta kiloliter dengan volume impor 18,31 juta kiloliter. Pada 2025, kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 37,3 juta kiloliter, dengan produksi hanya 14,27 juta kiloliter sehingga impor melonjak menjadi 23,03 juta kiloliter.
Tren itu berlanjut hingga 2030, ketika impor bensin diproyeksikan menyentuh 27,83 juta kiloliter, hampir dua kali lipat dibanding produksi domestik yang tetap sekitar 14,27 juta kiloliter.
"Jadi, cara untuk membuat tidak ada lagi kecurigaan adalah stop impor. Makanya produksi dalam negeri harus ditingkatkan," tegas Bahlil.
Salah satu strategi yang disiapkan pemerintah untuk menekan volume impor adalah mencampurkan BBM dengan etanol, yang dikenal sebagai program E10. Bahlil menuturkan, jika mandatory campuran etanol ditingkatkan hingga 20%, impor BBM Indonesia diproyeksikan berkurang hingga 4 juta kiloliter per tahun.
Untuk jenis solar, Bahlil menyebut program B50 yang dijadwalkan diluncurkan Juli mendatang bakal menjadi tonggak penting. Lewat campuran bahan bakar nabati berbasis Crude Palm Oil (CPO), kebutuhan solar nasional disebut sudah bisa dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor.
Data yang dipaparkan Bahlil menunjukkan konsumsi solar nasional naik dari 33,49 juta kiloliter pada 2020 menjadi 40,2 juta kiloliter pada 2026. Di saat yang sama, kontribusi biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) terus meningkat dari 8,4 juta kiloliter pada 2020 menjadi 20,1 juta kiloliter pada 2026. Impor solar pun berhasil ditekan dari 8,02 juta kiloliter pada 2024 menjadi proyeksi 4,9 juta kiloliter pada 2025, dan nol pada 2026.
"Sampai dengan B50 yang besok Juli akan kita resmikan, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi impor solar," pungkasnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar