Bahlil dan Purbaya Saling Puji, Siapa Menteri Berkinerja Terbaik?

Periskop.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saling melempar pujian saat rapat bersama di Kantor Kementerian Keuangan, Juanda, Jakarta, Selasa (11/8). Keduanya bahkan menyebut satu sama lain sebagai menteri dengan kinerja terbaik di Kabinet Merah Putih.

Momen tersebut bermula ketika Bahlil menanggapi pertanyaan wartawan terkait pembahasan yang dibahas saat rapat tersebut. Dengan nada bercanda, ia meminta awak media menanyakan hal tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya.

"Kalian tanya kepada menteri yang kinerjanya nomor satu. Nah, Pak Menteri Keuangan," ucap Bahlil kepada media, Selasa (11/8).

Pujian itu langsung dibalas oleh Purbaya. Menurut dia, justru Bahlil layak mendapat predikat menteri berkinerja terbaik karena berhasil mendorong penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kata orang, kalau satu nomor satu betulan ini (nunjuk Bahlil) yang nomor satu betulan ini menghasilkan PNBP di atas target APBN selama ini," timpal Purbaya.

Saat ditanya terkait apakah ada pembahasan mengenai perombakan kabinet, Bahlil menegaskan tidak ada pembahasan mengenai reshuffle dalam pertemuannya dengan Purbaya.

"Tadi saya rapat sama Pak Menteri Keuangan enggak ada pembahasan itu," terang Bahlil.

Bahlil menegaskan para menteri hanya berfokus menjalankan tugas yang diberikan Presiden sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sementara terkait reshuffle, ia menilai hal tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

"Kita enggak ngerti itu. Yang jelas begini, tugas kami sebagai menteri itu adalah pembantu presiden. Yang namanya pembantu presiden, ya bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden dan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang," terang Bahlil.

Ia juga mengingatkan para pejabat di kabinet agar tidak berspekulasi mengenai keputusan yang menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

"Persoalan hasil terhadap reshuffle itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif. Kita di bawah ini enggak boleh gerakan tambahan. Jangan berpikir apalagi bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan, ya," Bahlil mengakhiri.