Motor Listrik Bisa Hemat BBM Rp480 Miliar per Tahun, Ini Hitungannya

Periskop.id - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) mendorong sepeda motor listrik jadi salah satu pilihan mobilitas masyarakat. Dorongan ini muncul di tengah rencana pemerintah menata penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.

Wacana penataan itu mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membahas rencana pembatasan pembelian Pertalite bersubsidi. Pembatasan tersebut rencananya dikhususkan bagi kelompok masyarakat desil 9 dan 10 atau golongan berpenghasilan tinggi.

"Penataan subsidi menjadi momentum yang tepat untuk memperluas pilihan masyarakat," kata Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8).

Budi menuturkan, kalau masyarakat memiliki kendaraan yang lebih efisien untuk kebutuhan sehari-hari, ketergantungan terhadap BBM juga bisa berkurang. Menurutnya, motor listrik makin relevan karena biaya operasional lebih rendah dan pilihan produk kian beragam.

Ketua Umum Aismoli itu menyebut potensi peralihan kendaraan roda dua ke listrik cukup besar. Alasannya, jumlah sepeda motor di Indonesia tercatat mencapai sekitar 139,45 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025.

Angka tersebut menunjukkan pasar sepeda motor konvensional di Indonesia masih sangat besar. Aismoli melihat kondisi ini sebagai ruang terbuka bagi ekspansi motor listrik ke depan.

Aismoli mengutip perhitungan Kementerian ESDM pada 2022 untuk memperkuat klaimnya. Berdasarkan hitungan tersebut, penggunaan 900.000 sepeda motor listrik diperkirakan bisa mengurangi konsumsi BBM sekitar 320 juta liter per tahun.

Selain menekan konsumsi BBM, peralihan ke motor listrik dalam jumlah tersebut juga diproyeksikan menekan kompensasi Pertalite sekitar Rp480 miliar per tahun. Perhitungan ini jadi salah satu dasar Aismoli mendorong akselerasi adopsi motor listrik di tengah rencana penataan subsidi BBM.

Rencana pembatasan Pertalite bersubsidi sendiri masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Pertemuan Purbaya dan Bahlil pada Selasa (11/8) menjadi salah satu tahap awal dari pembahasan skema pembatasan tersebut.

Kalau skema desil 9 dan 10 benar-benar diterapkan, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi akan kehilangan akses subsidi Pertalite. Situasi ini yang menurut Aismoli bisa mendorong sebagian masyarakat beralih ke kendaraan listrik yang lebih efisien secara operasional.