Prabowo: Rakyat Mungkin Butuh Sedikit Otoriter untuk Lawan Koruptor

periskop.id – Presiden Prabowo Subianto merespons santai tudingan sejumlah pihak yang menyebut gaya kepemimpinannya cenderung otoriter. Kepala Negara justru menilai rakyat mungkin menginginkan sedikit pendekatan tangan besi demi memberantas para koruptor yang merugikan negara.

Hal tersebut diungkapkannya saat berpidato dalam acara Indonesia Economic Outlook di Gedung Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

"Tapi kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit authoritarian. Jangan-jangan. Untuk melawan koruptor-koruptor itu," katanya.

Prabowo menyadari adanya kelompok-kelompok tertentu yang kerap mengeluhkan kondisi demokrasi di Indonesia. Kritik tersebut seringkali melabeli dirinya sebagai pemimpin yang otoriter.

Namun, ia mengingatkan bahwa posisinya saat ini adalah produk dari sistem demokrasi itu sendiri. Tanpa demokrasi, mustahil dirinya bisa terpilih menjadi presiden.

"Kalau gak ada demokrasi, gue gak jadi presiden. Benar gak?" ujarnya.

Ia meminta para pengkritik untuk melihat konteks demokrasi Indonesia yang dinilainya masih berjalan baik dan moderat. Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang membungkam oposisi dengan cara ekstrem.

"Banyak negara lain gak tau lah. Hari ini ada, besoknya gak ada. Iya kan?" sindirnya.

Meskipun melontarkan gagasan soal ketegasan ala otoriter untuk melawan korupsi, Prabowo menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi. Ia memastikan Indonesia tidak akan bergeser menjadi negara kekuasaan absolut.

"I am completely democratic. Completely," tegasnya.

Prabowo juga menyinggung pentingnya penegakan hukum yang adil dalam iklim demokrasi. Hukum tidak boleh dijadikan alat politik untuk memukul lawan (miscarriage of justice).

Kepastian hukum menjadi kunci stabilitas negara. Ia berjanji akan memberikan amnesti atau abolisi jika menemukan adanya ketidakadilan dalam proses hukum terhadap seseorang.

Prabowo menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak mematuhi hukum. Demokrasi harus berjalan beriringan dengan pemerintahan yang bersih dan tegas terhadap penyelewengan.