Periskop.id – Komisi E DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Pendidikan melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi fisik seluruh sekolah di Ibu Kota. Pendataan dinilai mendesak agar kerusakan berat seperti yang terjadi di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dapat diketahui lebih awal dan tidak kembali mengancam keselamatan siswa maupun tenaga pendidik.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki mengatakan pemerintah membutuhkan basis data yang terperinci untuk menentukan prioritas rehabilitasi dan memperkirakan kebutuhan anggaran dalam beberapa tahun mendatang.
“Kita minta data kondisi sekolah eksis hari ini. Sekolah mana yang masih baik, sekolah mana yang kondisinya sedang, dan sekolah mana yang kondisinya sudah rusak, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Agar kemudian ketika di tahun-tahun yang akan datang kita sudah merencanakan terkait renovasi dan rehab bangunan-bangunan tersebut," ujar Subki di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7).
Menurut dia, pendataan tidak boleh hanya dilakukan setelah kerusakan sekolah mendapat sorotan masyarakat. Seluruh gedung perlu diperiksa secara berkala agar bangunan yang membutuhkan perbaikan dapat masuk dalam perencanaan anggaran sebelum kondisinya semakin membahayakan.
Tim khusus diberi tugas periksa seluruh sekolah
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan Gubernur Pramono Anung telah membentuk tim khusus untuk menginventarisasi kondisi gedung sekolah sekaligus mengawasi penanganannya.
“Ini pengarahnya adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, lalu Asisten Kesejahteraan Rakyat. Ketuanya adalah Wakil Kepala Dinas Pendidikan, sekretarisnya Kepala UPT Sarprasdik dan Kepala Bidang Gedung di Dinas Gedung Pemda Dinas Cipta Karya, yang anggotanya ada Inspektur, para Wali Kota, Bappeda, BPKD, BPAD, Dinas Cipta Karya, BPMPTSP, Diskominfotik, PLH, BPPBJ, dan Kesos,” jelas Nahdiana.
Tim tersebut diberi waktu satu bulan untuk memeriksa gedung sekolah di seluruh Jakarta. Pemeriksaan tidak hanya mencakup kondisi konstruksi, tetapi juga status tanah dan bangunan. Hasilnya akan menjadi dasar rehabilitasi, pembangunan kembali, relokasi, pembelian lahan, maupun solusi lain sesuai kebutuhan setiap sekolah.
Data Dinas Pendidikan menunjukkan terdapat 22 sekolah yang telah memperoleh rekomendasi teknis untuk direhabilitasi total. Tujuh sekolah sudah mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD 2026–2027, sedangkan empat sekolah berkondisi paling kritis dipercepat penanganannya pada 2026. Dengan demikian, sedikitnya 11 sekolah kini masuk dalam penanganan prioritas pemerintah daerah.
Empat lokasi yang dipercepat meliputi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang akan digabungkan dengan SDN Kebayoran Lama Selatan 11, SMAN 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, serta kompleks SDN Papanggo 01 dan TKN Papanggo 01. Kebutuhan anggaran untuk menangani empat lokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp249 miliar.
Atap sekolah roboh sejak November 2024
Desakan pendataan mencuat setelah kondisi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 kembali menjadi perhatian. Sebagian rangka atap sekolah itu roboh pada November 2024 dan bangunannya kemudian dikategorikan rusak berat serta tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Sebanyak 270 siswa telah dipindahkan ke SDN Kebayoran Lama Selatan 11 sejak 28 November 2024. Karena harus berbagi gedung, pembelajaran berlangsung dalam dua sif sembari pemerintah menyiapkan pembangunan kembali sekolah.
Pramono mengatakan keselamatan warga sekolah harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan rehabilitasi.
"Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas. Karena itu, kegiatan belajar mengajar telah direlokasi ke SDN Kebayoran Lama Selatan 11 sejak November 2024 agar tetap berlangsung dengan aman," ujar Pramono.
Untuk penataan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11 melalui skema penggabungan, Pemprov DKI memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp48,15 miliar. Pemerintah juga menyatakan proses pembangunan harus dikerjakan pihak yang kompeten karena kualitas konstruksi berkaitan langsung dengan keselamatan siswa.
Persoalan sarana pendidikan tidak hanya ditemukan di sekolah tersebut. Dokumen perencanaan Pemerintah Kota Jakarta Selatan mencatat pada 2024 terdapat 12 sekolah rusak berat di dua wilayah pendidikan Jakarta Selatan. Di Wilayah I juga tercatat satu sekolah rusak sedang dan 200 sekolah mengalami kerusakan ringan.
Pendataan menyeluruh diharapkan menghasilkan peta kondisi bangunan yang dapat diperbarui secara berkala. Dengan data tersebut, rehabilitasi sekolah tidak lagi bergantung pada laporan setelah kerusakan memburuk, tetapi dapat direncanakan berdasarkan tingkat risiko, usia bangunan, jumlah siswa, serta urgensi keselamatan.
Tinggalkan Komentar
Komentar