iklan periskop
Industri

Target PLTS 100 GWp Prabowo Terlalu Ambisius, Pengamat: Mustahil Tepat Waktu

Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap mencairkan dana penanganan bencana sesuai kebutuhan BNPB, tanpa mark up anggaran.

5 jam yang lalu · 2 mnt baca
Target PLTS 100 GWp Prabowo Terlalu Ambisius, Pengamat: Mustahil Tepat Waktu
Preside Prabowo meresmikan Program PLTS 100 GWp yang berlangsung di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8). dok. Youtube Setpres Presiden
Ukuran teks
Sedang

Periskop.id - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai target pembangunan PLTS 100 GWp Presiden Prabowo Subianto dalam tiga tahun tampaknya sangat ambisius, bahkan target itu mustahil dapat dicapai tepat waktu.

Hingga April 2026 akumulasi kapasitas terpasang PLTS Indonesia baru mencapai sekitar 1,5 GWp, sehingga dalam 3 tahun harus dibangun 98,5 GWp atau sekitar 32,82 GWp per tahun.

Dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia yang hanya mampu membangun PLTS rata-rata sebesar 10 GWp per tahun. Menurutnya target tersebut terlalu berat bagi Indonesia untuk bisa membangun tiga kali lipat kemampuan negara-negara berkembang Asia dalam membangun PLTS.

"Target pembangunan PLTS 100 GWp Prabowo dalam tiga tahun tampaknya sangat ambisius, target itu mustahil dapat dicapai tepat waktu," kata Fahmy dalam keterangan yang diterima, Rabu (26/8).

Fahmy menjelaskan PLTS merupakan pembangkit listrik yang padat modal dan padat teknologi. PLTS 100 GWp membutuhkan total dana investasi sebesar Rp1.140 triliun. Kebutuhan dana sebesar itu hampir tidak mungkin dibiayai dari APBN selama tiga tahun berturut-turut.

Bahkan PLN sekali pun hampir tidak mampu membiayai investasi itu dari dana internal PLN, kecuali melalui penerbitan surat utang. Satu-satunya sumber dana yang realistis bisa digunakan berasal dari investor.

"Masalahnya, selama ini investor kurang tertarik untuk investasi di PLTS Indonesia," terangnya.

Ia menyebut ada dua masalah utama yang membuat investor belum berminat investasi di PLTS Indonesia. Pertama, skema Build, Own, Operate, Transfer (BOOT) kurang menarik bagi investor karena adanya kewajiban transfer kepemilikan aset setelah masa konsesi berakhir.

Kedua, harga jual listrik yang ditetapkan Pemerintah dari pembangkit swasta (Independent Power Producer) ke PLN yang berkisar antara US$0,12 hingga 0,15 per kWh dinilai belum mencapai harga keekonomian.

"Selama kedua masalah tersebut belum ada solusinya, jangan harap investor bersedia investasi di PLTS Indonesia, sehingga target PLTS 100 GWp Prabowo tidak akan pernah tercapai kecuali hanya sekadar launching dan groundbreaking saja," tutupnya.

Baca berita dan informasi lainnya mengenai ekonom, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Prabowo Subianto dengan mengeklik tautan.

Gimana reaksimu soal berita ini?

Rekomendasi untukmu

Geser →

Komentar (0)

Harus masuk dulu untuk berkomentar. Komentar tayang setelah dimoderasi.

Belum ada komentar.