periskop.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.333 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk masyarakat miskin. Anggaran ini disalurkan melalui berbagai program yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Rabu (13/8).

Ia merinci, anggaran tersebut disalurkan melalui sejumlah program, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) sembako, akses pembiayaan bagi UMKM, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan untuk ketahanan pangan dan energi.

Sri Mulyani menambahkan, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) untuk masyarakat pada tahun 2026 akan lebih besar lagi. 

"Dua hari lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar lagi," tuturnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun, atau 38,8% dari target APBN 2025. Realisasi ini terdiri dari BPP sebesar Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp400,6 triliun.

Belanja tersebut tumbuh 0,6% secara tahunan, mencerminkan upaya pemerintah untuk menjalankan kebijakan countercyclical di tengah dinamika global. Fokus belanja diarahkan pada target pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi daerah, termasuk program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG) dan pemberdayaan UMKM.