periskop.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp402,4 triliun. Raihan itu setara 84,3% dari outlook laporan semester (Lapsem).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kontributor PNBP terbesar berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) migas sebesar Rp84,3 triliun. Angka itu mencapai 70,7% outlook.

Sementara, ia menyebut pendapatan ini terkontraksi 13,2% secara tahunan (year on year/yoy), terutama karena penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta turunnya lifting gas bumi.

"Pendapatan SDA migas terkontraksi 13,2% yoy," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Jumat (21/11).

SDA non migas yang meliputi minerba, kehutanan, perikanan, dan panas bumi mencapai Rp113,5 triliun atau 82,6% dari outlook. Penerimaannya juga terkontraksi 9,4% yoy, dipengaruhi moderasi harga batubara dan penurunan volume produksinya.

Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) menyumbang Rp11,8 triliun, sesuai target 100%. Namun secara tahunan terkontraksi 85,1% akibat pengalihan pengelolaan penerimaan dividen BUMN ke BPI Danantara sesuai UU Nomor 1 Tahun 2025.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya, termasuk PNBP Kementerin dan Lembaga (K/L), tercatat Rp110,6 triliun, melampaui outlook 101,1%. Penerimaan ini justru tumbuh 17,6% yoy, terutama berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (frekuensi dan telekomunikasi), Kejaksaan (setoran uang pengganti tipikor CPO), Kemenkumham (layanan visa dan paspor), Kemenhub (jasa transportasi), serta BUN (premium obligasi negara dan hasil penempatan uang negara).

Terakhir, Badan Layanan Umum (BLU) mencatat penerimaan Rp82,2 triliun, mencapai 82,7% outlook. Penerimaan BLU meningkat tipis 0,7% yoy sebagai dampak positif penyesuaian tarif PE CPO serta faktor turunan lainnya berdasarkan PMK 30/2025.