JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan proses normalisasi Kali Ciliwung, guna mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di ibu kota.

“Normalisasi Ciliwung segera kita lakukan. Dari 14 penlok, empat sudah ditandatangani. Dua di Jakarta Selatan dan dua di Jakarta Timur,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (8/7).

Dia pun meminta jajarannya agar melakukan pendekatan dengan warga secara terus menerus. Pramono juga tak mau pendekatan dengan warga dilakukan secara kekuasaan atau dengan cara tidak baik.

Oleh karena itu, dia ingin pendekatan selalu dilakukan demi kenyamanan bersama. Dia mencontohkan, di sekitar Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung Rawajati, daerah tersebut memang sudah tidak layak huni.

“Dari sini kan terlihat bahwa sungainya jauh di atas tempat warga. Jadi, ketika terjadi bocor atau tanggulnya jebol, pasti warga akan terbenam karena memang airnya sudah jauh di atas permukiman warga,” kata Pramono.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin mengatakan, pembayaran kepada warga akan segera diselesaikan oleh tim pengadaan lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kemungkinan bulan depan sudah melakukan pembayaran. Kemudian sudah kami koordinasikan dengan Kementerian PU. Justru tinggal menunggu Kementerian PU untuk melakukan pekerjaan fisik,” kata Ika.

Diketahui proyek ini dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo. Namun normalisasi kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.

Normalisasi Kali Ciliwung sejatinya merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Data terbaru menunjukkan, dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang diselesaikan. Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, belum bisa dikerjakan karena belum rampungnya proses pembebasan lahan.

Namun, Pemprov DKI Jakarta bersungguh-sungguh untuk menuntaskan hal ini. Bahkan, Pemprov Jakarta diketahui sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp98 miliar untuk normalisasi Kali Ciliwung. Anggaran tersebut pun sempat dikatakan Ika masih berpotensi untuk bertambah.