Pramono: Belum Ada Keputusan Soal Tarif Parkir Baru Jakarta
Gubernur DKI Pramono Anung menegaskan Pemprov Jakarta belum menetapkan kenaikan tarif parkir mobil yang sempat viral hingga Rp60.000 per jam.

Periskop.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah kabar kenaikan tarif parkir mobil hingga Rp60.000 per jam. Ia menegaskan angka tersebut sama sekali bukan berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pramono menyebut, belum ada keputusan resmi soal penetapan tarif parkir baru di Jakarta. Menurutnya, penentuan tarif nantinya bakal mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk kewajaran harga bagi masyarakat.
"Angka berapa? Rp60.000 ya? Itu sama sekali bukan angka dari Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono di Jakarta Selatan, Senin (24/8).
Pramono mengaku baru mengetahui angka Rp60.000 tersebut setelah ramai viral di media sosial. Ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta belum mengambil keputusan apa pun terkait wacana kenaikan tarif itu.
"Pemerintah DKI Jakarta tentunya dalam memutuskan pasti mempertimbangkan banyak hal, termasuk harga yang wajar. Sampai hari ini belum ada keputusan apa pun tentang itu, bahkan angka Rp60.000 pun saya baru tahu ketika sudah viral," lanjut Pramono.
Wacana kenaikan tarif parkir ini sebelumnya mencuat dari usulan Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter. Ia mengusulkan skema tarif baru berbasis zonasi wilayah.
Jupiter menjelaskan, kawasan dengan nilai ekonomi tinggi seperti SCBD dan Menteng berpotensi masuk zona bertarif lebih mahal. Ambang batas tertinggi tarif dalam usulan tersebut disebut mencapai Rp60.000.
"Jadi nanti mau dibuat sistem zonasi. Misalnya daerah SCBD dianggap punya nilai ekonomi tinggi, daerah Menteng, kemudian daerah seperti Bandung Indah, terus daerah misalnya di Jakarta Selatan, Senayan. Jadi tarif itu ambang batas tertingginya sampai Rp60.000," ujar Jupiter.
Meski jadi pengusul, Jupiter turut mengakui skema tarif tersebut berpotensi membebani warga. Ia menilai usulan itu perlu dikaji ulang agar tidak memberatkan masyarakat.
"Jadi menurut saya terlalu memberatkan masyarakat. Memberatkan. Nggak masuk akal, ngawur itu," ujar Jupiter.
Baca berita dan informasi lainnya mengenai pramono anung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta), dan DPRD DKI Jakarta dengan mengeklik tautan.



Komentar (0)
Harus masuk dulu untuk berkomentar. Komentar tayang setelah dimoderasi.
Belum ada komentar.