Anggaran Pertahanan 2027 Capai Rp160 Triliun

Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alokasi anggaran untuk sektor pertahanan dalam Rancangan APBN 2027 mencapai Rp160 triliun. Pengungkapan ini disampaikan dalam sesi tanya jawab Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027.

Purbaya menyampaikan angka tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan media yang turut menanyakan alokasi anggaran pertahanan berdampingan dengan rincian anggaran pendidikan yang telah dipaparkannya sebelumnya.

"Tadi tanya untuk MBG pertahanan, MBG berapa. Untuk pertahanan 160 triliun," kata Purbaya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Jakarta, Jumat (14/8).

Angka anggaran pertahanan ini disampaikan secara singkat oleh Purbaya sebagai pelengkap dari rincian anggaran sektoral lain yang telah dipaparkan dalam sesi tanya jawab konferensi pers tersebut. Konferensi pers ini digelar usai penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR RI.

Delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN,” ujar Prabowo.

Delapan PKPN tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Presiden menjelaskan bahwa delapan prioritas tersebut akan didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

“Arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong ‘Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat’,” kata Presiden.

Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Sementara itu, Pendapatan Negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.

Pembiayaan RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rencana pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68% terhadap PDB.