Prabowo: Rp112 Triliun Uang Negara Diselamatkan Lewat Rekomendasi BPK

Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkap capaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp112 triliun sepanjang 2025. Capaian ini disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026.

Prabowo menjelaskan, penyelamatan keuangan negara tersebut berasal dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK sepanjang tahun lalu. Ia menegaskan peran BPK sebagai penjaga penggunaan uang rakyat agar tepat sasaran.

"BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia merinci angka spesifik dari hasil kerja lembaga tersebut selama setahun terakhir. Prabowo menyebut nilai penyelamatan keuangan negara itu sebagai bukti konkret fungsi pengawasan BPK berjalan efektif.

"Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah," ujar Prabowo.

Di luar capaian domestik, Prabowo turut menyoroti pengakuan internasional yang diterima BPK dari lembaga audit dunia. Ia menyebut kepercayaan global terhadap auditor Indonesia turut meningkat seiring capaian tersebut.

"Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions, Intosai periode 2028-2031," tegas Prabowo.

Selain memimpin INTOSAI, Prabowo menyebut BPK turut terpilih menempati posisi strategis di lembaga audit internasional lainnya. Posisi ini disebutnya sebagai bentuk pengakuan tambahan atas kredibilitas lembaga pemeriksa keuangan Indonesia.

"Dan juga terpilih menjadi United Nations Board of Auditors periode 2026-2032," tambah Prabowo.

Dua pengakuan internasional ini, menurut Prabowo, menunjukkan reputasi BPK yang semakin diperhitungkan di kancah global. Ia menempatkan capaian BPK sebagai bagian dari rangkaian kinerja lembaga negara yang disampaikannya dalam pidato tersebut.

Prabowo sebelumnya juga memaparkan capaian sejumlah lembaga negara lain, mulai dari Mahkamah Agung hingga Komisi Yudisial. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 digelar menjelang peringatan HUT RI ke-81 pada 17 Agustus.

Untuk diketahui, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, salah satunya beragendakan Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikanan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Ketua MPR Ahmad Muzani menuturkan, sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, siding hari ini dihadiri 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. “Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf C tata tertib MPR dan Pasal 281 ayat satu tata tertib DPR serta Pasal 256 ayat lima tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka,” pungkasnya.