Ketua DPD RI: Transformasi Ekonomi Presiden Prabowo Ibarat Mencabut Duri Dalam Daging, Sakit Tapi Perlu Dilakukan
Meski prosesnya tak nyaman, transformasi ekonomi tetap harus ditempuh. Penundaan reformasi ekonomi justru akan membuat persoalan struktural terus berlarut

Periskop.id - Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengapresiasi langkah transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Ia mengibaratkan proses tersebut seperti mencabut duri dalam daging yang menyakitkan namun perlu dilakukan.
Sultan menjelaskan, transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan sulit demi memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ia menyebut proses ini sebagai jalan menuju Indonesia yang lebih berdaulat dan berdaya saing.
"Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan," kata Sultan dalam Pidato Pengantar Ketua DPD RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (14/8).
Ia menegaskan, meski prosesnya tidak nyaman, langkah tersebut tetap harus ditempuh. Sultan menyebut penundaan reformasi ekonomi justru akan membuat persoalan struktural terus berlarut.
"Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh," tegas Sultan melanjutkan pernyataannya.
Sultan kemudian merinci sejumlah persoalan struktural yang ia sebut sebagai "duri" dalam perekonomian nasional. Persoalan itu mencakup praktik yang selama ini menggerus daya saing Indonesia di kancah global.
"Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional," papar Sultan merinci persoalan tersebut.
Ia menyebut Presiden Prabowo telah mengambil langkah strategis mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Langkah tersebut dinilainya sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
DPD RI, lanjut Sultan, menyampaikan apresiasi tulus kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ia menyoroti kekompakan keduanya dalam program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.
Sultan menambahkan, transformasi ekonomi tersebut menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu mudah. Tujuannya untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional secara menyeluruh.
"Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing," pungkas Sultan.
Untuk diketahui, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, salah satunya beragendakan Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikanan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
Ketua MPR Ahmad Muzani menuturkan, sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, siding hari ini dihadiri 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. “Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf C tata tertib MPR dan Pasal 281 ayat satu tata tertib DPR serta Pasal 256 ayat lima tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka,” ujarnya.
Baca berita dan informasi lainnya mengenai DPD RI, dan Sidang Tahunan MPR dengan mengeklik tautan.






Komentar (0)
Harus masuk dulu untuk berkomentar. Komentar tayang setelah dimoderasi.
Belum ada komentar.