Pembatasan Subsidi BBM Berpotensi Hemat Anggaran Hingga 10%
Menkeu Purbaya sebut pembatasan subsidi BBM desil 10 berpotensi hemat 10% anggaran energi demi penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merencanakan skema pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) khusus bagi kelompok desil 10. Kebijakan ini diproyeksikan bakal menghemat alokasi anggaran subsidi energi hingga 10%.
Ia menegaskan penyesuaian aturan ini bukan bentuk pengetatan hak masyarakat. Menurutnya, langkah ini murni diambil agar penyaluran dana subsidi BBM jauh lebih tepat sasaran.
“Enggak, (subsidi BBM) enggak diperketat. Cuman akan dipastikan nanti, yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu," kata Purbaya usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis (20/8).
Purbaya menyampaikan skema uji coba tersebut direncanakan bergulir dalam rentang beberapa bulan mendatang. Kebijakan pemangkasan akses subsidi BBM ini ditargetkan menyasar kelompok masyarakat berpendapatan paling tinggi.
Ia menambahkan hitungan awal dampak finansial dari pembatasan aliran subsidi ini terus dimatangkan oleh kementeriannya. Estimasi kasar sementara menunjukkan efisiensi anggaran bisa menyentuh angka sepersepuluh dari total alokasi.
Porsi efisiensi tersebut dinilai lumayan besar untuk mengamankan kas negara. Kebijakan ini diyakini mampu mengurangi potensi salah sasaran dana bantuan energi selama ini.
"Nanti ada penghematan (anggaran) tapi kita masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh,” tutup Purbaya.
Dalam dokumen APBN 2026, pemerintah mematok total belanja subsidi mencapai Rp318,9 triliun. Dari porsi raksasa itu, alokasi subsidi energi menyedot dana hingga Rp210,1 triliun atau setara 65,87%.
Jika dana tersebut dikombinasikan dengan anggaran kompensasi energi, nilainya melonjak tajam. Pemerintah mencatat total alokasi ketahanan energi secara keseluruhan menembus Rp381,3 triliun.
Besarnya porsi belanja negara tersebut menjadi alasan utama evaluasi distribusi subsidi terus dilakukan. Langkah pembatasan pada kelompok desil 10 diharapkan menjaga daya tahan fiskal dalam APBN 2026.
Baca berita dan informasi lainnya mengenai Purbaya Yudhi Sadewa, dan BBM dengan mengeklik tautan.







Komentar (0)
Harus masuk dulu untuk berkomentar. Komentar tayang setelah dimoderasi.
Belum ada komentar.