Periskop.id - Badan Pusat Statistik (BPS) memberangkatkan total 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS), untuk melakukan pendataan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Hal ini menjadi bagian dari Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana Alam.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, pihaknya berperan sebagai koordinator bidang pengelolaan data satgas tersebut.
“Pendataan ini merupakan wujud komitmen BPS dan Polstat STIS untuk memenuhi arahan Presiden (Prabowo Subianto) agar mahasiswa kedinasan dapat turun dan memberikan kontribusi di wilayah terdampak bencana,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu (14/1).
Ia menuturkan, nantinya para mahasiswa tersebut bertugas bersama pegawai BPS sebagai enumerator atau petugas lapangan yang mengumpulkan data dan informasi secara langsung. Terutama untuk mendata rumah tangga terdampak, kondisi rumah, serta infrastruktur yang rusak.
Amalia melanjutkan, pendataan akan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga, pendataan di pengungsian, serta pencatatan kondisi bangunan atau infrastruktur berbasis foto dan titik koordinat (geotagging).
Data yang dihimpun akan dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hasil pendataan akan menjadi dasar bagi satgas penanganan bencana, dalam menyusun upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Tujuannya, agar bantuan dan program pemulihan dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan bantuan kemanusiaan ini sesuai dengan keahlian mahasiswa Polstat STIS, yaitu melakukan pendataan. Hasilnya akan menghasilkan dan memperkaya statistik kebencanaan,” kata Amalia.
Penugasan para mahasiswa ke wilayah bencana tersebut terintegrasi dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2026 Polstat STIS. Total 240 mahasiswa diberangkatkan menggunakan pesawat C130 Hercules TNI AU dalam dua kloter pada dua hari berbeda.
Pemberangkatan perdana dilaksanakan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu pagi. Sementara itu, mahasiswa lainnya akan diberangkatkan menggunakan pesawat komersial.
Selain peserta didik Polstat STIS yang terdiri dari 227 mahasiswa dan 283 mahasiswi, BPS juga mengerahkan 50 pegawai BPS Pusat serta 1.059 pegawai BPS di 52 kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam tugas pendataan tersebut.
Pendataan Kerusakan
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus ditopang oleh pendataan kerusakan multisektoral yang rinci, akurat, dan berbasis by name by address. Termasuk di Sumatera Barat (Sumbar) yang dilanda banjir bandang dengan dampak signifikan.
Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan, pendataan tersebut sangat penting untuk menjadi dasar utama dalam perencanaan program pemulihan. Sekaligus pencairan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
Dia mengingatkan, secara khusus poin tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Selasa (13/1).
"Merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana, juga di Sumatera Barat, berjalan efektif, terukur, dan terkoordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah," kata Suhariyanto.
Sebagai Wakil Ketua II Satgas, Suharyanto mengataka,n pelaksanaan tanggap darurat di Sumatera Barat tidak menunjukkan adanya penambahan korban jiwa. Namun, hingga kini masih terdapat 72 orang yang dinyatakan hilang dan 10.854 jiwa mengungsi, sementara seluruh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dari darurat ke pemulihan.
“Seluruh daerah terdampak telah memasuki fase transisi pemulihan. Dukungan logistik, operasi udara, serta operasi modifikasi cuaca tetap dilanjutkan sesuai rekomendasi kementerian dan lembaga terkait,” ucapnya.
Ia menambahkan akses jalan nasional relatif telah terhubung, meskipun beberapa ruas seperti Padang Panjang-Sicincin masih bersifat terbatas. Penyesuaian kebutuhan alat berat juga terus dilakukan, termasuk opsi pergeseran alat ke provinsi lain sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam rapat tersebut disepakati pula, penyusunan dokumen teknis, seperti Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), perlu melibatkan konsultan dan akademisi sesuai ketentuan. Hal ini untuk menjamin kualitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain itu pembaruan data pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta Dana Tunggu Hunian (DTH), perlu dilakukan secara dinamis.
Sejauh ini, kendala utama yang masih dihadapi di lapangan meliputi keterbatasan lahan dan ketidaksesuaian data di sejumlah daerah. Dengan begitu, memerlukan validasi lanjutan, termasuk penetapan zona aman bencana.
BNPB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat. Di antranya melalui kerja satuan tugas yang solid dan terkoordinasi, dengan penetapan skala prioritas serta dukungan sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Tinggalkan Komentar
Komentar