Periskop.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengancam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan kasus keracunan dan melanggar standar operasional prosedur (SOP), akan diberi kartu kuning.
"Saya melihat ada SPPG yang akan kita berikan lampu kuning, ya atau kartu kuning, karena menyalahi prosedur yang lebih berat. Kemudian, kita akan evaluasi dan mungkin akan dihentikan untuk sementara agak lama yang diberikan kartu kuning," katanya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Dadan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh penerima manfaat yang mengalami kejadian keracunan MBG. Pihaknya memasyikan terus melakukan investigasi penyebab insiden keamanan pangan di beberapa wilayah yang hingga saat ini masih terjadi.
"Untuk yang kami berikan kartu kuning itu karena dia mengambil bahan baku dari luar, sehingga tidak terawasi cara masaknya. Kami akan berikan peringatan cukup keras terkait hal tersebut. Kemudian, untuk beberapa SPPG, sekarang kami akan umumkan beberapa menu yang harus dihindari," ujarnya.
Ia pun mengingatkan SPPG, agar terus melakukan quality control terhadap bahan baku yang digunakan untuk MBG, dan memastikan kandungan setiap bahan aman untuk dikonsumsi.
"Dari kejadian-kejadian yang ada kami mulai mengevaluasi menu yang harus diberikan. Jadi, beberapa menu mungkin harus kita hindarkan supaya kejadian tidak terulang kembali. Kami akan membuat edaran supaya program makan bergizi bisa berjalan lebih aman," tuturnya.
Saat ini, lanjut dia, BGN juga terus melakukan investigasi dan analisis untuk beberapa SPPG yang mengalami kejadian keracunan. Dadan juga mengemukakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pihaknya terus meningkatkan kualitas dan keamanan Program MBG.
"Pak Presiden menyampaikan bahwa BGN harus tetap bekerja dengan cermat. Target tetap dikejar, tetapi kualitas dan keamanan harus ditingkatkan, itu arahan Pak Presiden," ujar Dadan.
Ia juga mengemukakan, saat ini Program MBG telah membentuk 22.275 SPPG yang melayani 60,7 juta penerima manfaat. BGN menargetkan di tahun 2026 pihaknya segera membentuk tim akreditasi sertifikasi agar seluruh SPPG memiliki kualifikasi yang baik.
"Kita nanti akan gradasi dan menetapkan mana SPPG yang unggul atau nilai A, kemudian SPPG yang sangat baik atau nilai B, dan SPPG yang nilai baik atau C, lalu mungkin ada SPPG yang harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan kegiatannya," bebernya.
Keracunan Masih Marak
Sebelumnya, Rabu (28/1), sekitar 300 orang siswa penerima manfaat Makan Bergizi Gratis di tiga kecamatan di Cianjur, mengalami gejala keracunan. Ratusan pelajara tersebut mendapat perawatan dan penanganan medis di puskesmas dan rumah sakit setempat.
Selang sehari, kejadian yang sama juga terjadi di Kudus, Jateng. Jumlah siswa SMAN 2 Kudus yang mengalami dugaan keracunan dan harus mendapatkan penanganan medis pada Kamis (29/1) tercatat sebanyak 131 siswa. Dari jumlah tersebut, sebagian harus dirujuk dan menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit akibat diduga keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berlanjut, Jumat (30/1), sebanyak 96 pelajar atau siswa dari sejumlah sekolah di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi mengalami keracunan massal, usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya.
Sementara itu, Komisi IX DPR RI meminta kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dioptimalkan guna memastikan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan pada penerima manfaat terjamin kualitasnya.
"Kami menyarankan agar kerja sama dengan BPOM itu dioptimalkan. MoU sudah dilakukan oleh BGN dan BPOM, tinggal pelaksanaannya," kata anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru'yat dalam siniar yang dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Jakarta, Senin.
Dengan optimalisasi kerja sama itu, Komisi IX meyakini baik sumber daya manusia (SDM) dari BGN maupun BPOM, dapat berkolaborasi dalam memastikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi penerima manfaat benar-benar bergizi dan aman.
"Ini agar BGN juga welcome terhadap SDM BPOM untuk berkolaborasi memastikan makanan berkualitas, bergizi, aman, sanitasi SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi) juga tersedia dengan baik," tuturnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar