Pemerintah Bebaskan Biaya Cetak KTP Hingga Surat Tanah Korban Gempa NTT

Periskop.id - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu penanganan dokumen kependudukan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diambil guna mempercepat penerbitan ulang berbagai berkas penting yang hilang atau rusak tanpa dipungut biaya.

Menurutnya, jajaran pusat akan langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyisir kebutuhan masyarakat di lapangan. Langkah ini dinilai efektif agar warga bisa segera mendapatkan kembali berkas kependudukan dasar mereka.

"Saya akan segera perintahkan kepada Dirjen Dukcapil yang menangani urusan data kependudukan ini untuk koordinasi dengan Dukcapil kabupaten dan provinsi," kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/8).

Ia menegaskan, tim teknis dari pusat bakal dikirim langsung ke lokasi bencana agar layanan dapat menyasar warga pengungsi secara presisi. Pendekatan jemput bola ini dianggap krusial untuk memangkas birokrasi di tengah situasi darurat.

Proses pencetakan ulang berkas dinilai tidak sulit karena seluruh basis data warga telah terintegrasi di server pusat. Penggunaan sistem digital pun diandalkan untuk memverifikasi identitas pemilik dokumen secara akurat.

Tito menjelaskan, integrasi teknologi pengenalan wajah atau face recognition membuat proses validasi data penyintas gempa dapat berjalan jauh lebih cepat. Sistem ini meminimalkan hambatan administratif saat verifikasi fisik tidak memungkinkan.

"(Pencetakan ulang) itu sangat mudah sekali dilakukan. Kenapa? Karena semua data yang ada, 290 juta (penduduk) Indonesia, hampir 98 persen datanya ada di server Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil Kemendagri," ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi lintas lembaga juga dibangun bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menangani sertifikat tanah warga. Selain itu, jajaran kepolisian akan dilibatkan guna memproses penggantian dokumen kendaraan serta izin mengemudi.

Langkah kolaboratif ini disebut sebagai pola standar penanganan darurat yang pernah diterapkan pada bencana-bencana besar sebelumnya. Sinergi antar-instansi dipandang vital untuk memulihkan hak-hak sipil korban bencana secara menyeluruh.

"Informasinya akan saya sampaikan kepada Menteri ATR/BPN dan juga kepada kepolisian. Karena apa, waktu seperti di Aceh, di Sumatera Utara, (Sumatera) Barat, kita semua tiga ini turun. Ini dokumen-dokumen penting," kata Tito.

Penegasan mengenai layanan serba gratis ini disampaikan Mendagri usai meninjau langsung kondisi para pengungsi di Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT.

"Orang lagi susah jangan dibikin susah lagi, kita bantu. Dan juga dari saya akan sampaikan juga kepada Bapak Kapolri," tuturnya.