Kementerian PU Siapkan Rp100 Miliar untuk Tanggap Darurat Gempa NTT

Periskop.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan hampir Rp100 miliar dari anggaran yang tersedia untuk mempercepat penanganan darurat gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dana tahap awal tersebut digunakan untuk mendukung pemulihan infrastruktur vital, terutama akses jalan, penyediaan air bersih, serta fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat terdampak.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, anggaran tersebut diambil dari pagu eksisting kementeriannya agar pekerjaan di lapangan tidak perlu menunggu proses penganggaran baru selama masa tanggap darurat.

"Untuk dana, betul kami sementara menggunakan dana eksisting (Kementerian PU). Jadi saya pakai dana-dana yang ada. Mungkin untuk tanggap darurat sementara waktu kita alokasikan hampir sekitar Rp100 miliar," ujar Dody di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurut Dody, penggunaan anggaran yang sudah tersedia menjadi pilihan karena pemerintah harus bergerak cepat selama fase tanggap darurat.

"Jadi sementara waktu karena mesti kerja cepat, sementara waktu saya mengambil dari anggaran Kementerian PU," katanya.

Dengan demikian, nilai hampir Rp100 miliar tersebut merupakan alokasi sementara untuk kebutuhan tanggap darurat, bukan keseluruhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di NTT. Besaran kebutuhan pemulihan jangka menengah dan panjang masih akan bergantung pada hasil pendataan serta asesmen kerusakan di lapangan.

Jalan Nasional dan Air Bersih Jadi Prioritas

Kementerian PU telah mengerahkan unit teknisnya untuk menangani sejumlah infrastruktur yang terdampak gempa. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT antara lain melakukan pemantauan dan penanganan longsoran pada beberapa ruas nasional, seperti Wolowaru-Maumere, Malwatar-Batas Kota Ruteng, serta Aegela-Batas Kota Ende.

Di Desa Pulue, akses pada ruas Krica-Lidi juga ditangani setelah terdampak longsoran pascagempa. Pemulihan konektivitas menjadi penting karena jalur darat masih menjadi salah satu akses utama untuk mobilisasi masyarakat, tenaga penolong, dan distribusi logistik menuju lokasi pengungsian.

Saat meninjau Kabupaten Nagekeo, Dody sebelumnya menegaskan bahwa pekerjaan harus dimulai dari infrastruktur yang paling mendesak.

“Arahan dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, ketika terjadi bencana, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Secepat-cepatnya harus kita tangani dan kita pulihkan,” kata Menteri Dody dalam rapat koordinasi di Nagekeo, Senin (17/8/2026).

Ia meminta pemerintah daerah tidak menunggu seluruh data kerusakan selesai secara sempurna untuk mengajukan penanganan awal. Tim Kementerian PU dapat lebih dahulu memeriksa titik prioritas bersama pemerintah daerah agar pekerjaan darurat segera berjalan.

Selain jalan dan jembatan, air bersih menjadi salah satu fokus utama. Kementerian PU telah mengirim dukungan ke Nagekeo dan Ende. Di Kelurahan Maupongo, Nagekeo, pelayanan air bersih disiapkan untuk 152 kepala keluarga, sedangkan di tiga desa di Kabupaten Ende dukungan tersebut ditujukan bagi 725 kepala keluarga atau 2.609 jiwa.

“Yang paling penting sekarang adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Air bersih harus tersedia dan bisa segera dimanfaatkan oleh warga yang terdampak,” ujar Dody.

Kementerian PU juga melakukan percepatan perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan jaringan distribusi yang terdampak agar pelayanan air dapat kembali berfungsi secara bertahap.

Puluhan Ribu Warga Masih Mengungsi

Percepatan pemulihan infrastruktur berlangsung ketika dampak gempa masih cukup besar. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (19/8/2026) pukul 16.00 WIB mencatat 71 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut. Pada saat yang sama, jumlah pengungsi mencapai 59.647 jiwa, dengan konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebanyak 20.333 orang.

Sebagian warga belum kembali ke rumah karena bangunan mengalami kerusakan serta masih adanya kekhawatiran terhadap gempa susulan. Kondisi itu membuat kebutuhan makanan, air bersih, tenda, matras, selimut, sanitasi, hingga layanan kesehatan masih tinggi.

BNPB mencatat 398 ton bantuan telah dikirim selama 15-18 Agustus 2026 melalui jalur udara dan laut. Distribusi dari pusat logistik menuju lokasi pengungsian terutama mengandalkan jalur darat, sehingga pemulihan jalan yang terdampak menjadi krusial untuk mempercepat penyaluran bantuan.

Gempa magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores pada Sabtu (15/8/2026) dan menyebabkan kerusakan infrastruktur di sejumlah kabupaten. Dampaknya tidak hanya menyentuh permukiman, tetapi juga jalan, jaringan air minum, sekolah, serta fasilitas umum lainnya.

Karena itu, Dody telah turun langsung ke Nagekeo dan berkoordinasi dengan Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Gonzalo Gratianus Muga Sada, BNPB, Kodim, dan Basarnas untuk mempercepat verifikasi kerusakan serta menentukan proyek yang harus ditangani lebih dahulu.

Dody menegaskan prioritas penanganan bukan hanya didasarkan pada besarnya kerusakan, tetapi juga seberapa penting infrastruktur tersebut bagi mobilitas dan kebutuhan dasar warga.

“Mana yang prioritas dan mana yang membutuhkan penanganan segera, itu yang kita mulai kerjakan. Kalau dari pemerintah kabupaten ada yang mau diajukan, silakan disampaikan. Pemerintah pusat memang berkewajiban membantu, dan kepala daerah juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” tutur Dody.

Dengan alokasi awal hampir Rp100 miliar, Kementerian PU kini memusatkan pekerjaan pada membuka kembali akses, menjaga konektivitas, memulihkan layanan air bersih, dan menangani fasilitas dasar selama masa tanggap darurat. Setelah pendataan kerusakan selesai, pemerintah masih harus memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang kebutuhan anggarannya berpotensi lebih besar dibandingkan dana darurat yang disiapkan saat ini.