Turun Tangan Atasi Karhutla Kalbar, Prabowo Kerahkan Panglima TNI-Kapolri

Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut dikerahkan untuk memperkuat operasi terpadu di tengah masih tingginya ancaman kebakaran dan kabut asap.

Prabowo tiba di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, sekitar pukul 10.50 WIB. Setibanya di Kalimantan Barat, Presiden menuju Lanud Supadio dan melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter terhadap sejumlah kawasan terdampak karhutla. Setelah itu, Prabowo memimpin rapat penanganan karhutla yang dihadiri delapan pimpinan kementerian dan lembaga, 10 pimpinan pemerintah daerah, serta perwakilan BMKG dan BPBD.

"Baik, terima kasih, saudara-saudara sekalian, saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata, sekarang saya minta siapa bisa kasih saya presentasi tentang situasi," ujar Prabowo saat membuka rapat.

Kehadiran Panglima TNI dan Kapolri di Kalbar merupakan bagian dari instruksi Presiden agar jajaran keamanan turun langsung membantu pemerintah daerah menangani kebakaran. Untuk Kalimantan Barat, kedua pimpinan tersebut mendapat tugas memimpin koordinasi penanganan bersama pemerintah daerah.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, keterlibatan pemerintah pusat, TNI dan Polri menjadi penting karena penanganan karhutla membutuhkan respons cepat sekaligus koordinasi lintas sektor.

"Kedatangan kedua pimpinan lembaga tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau langsung kondisi dan penanganan karhutla di Kalimantan Barat," kata Ria.

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi kebakaran yang tersebar di berbagai wilayah Kalbar.

"Yang paling utama adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan karhutla secara cepat dan terpadu. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus berkoordinasi untuk memastikan kondisi di lapangan dapat ditangani dengan sebaik-baiknya," tuturnya.

Lebih dari 38 Ribu Hektare Lahan Terbakar

Data yang dipaparkan dalam rapat bersama Presiden menunjukkan skala karhutla di Kalbar sudah cukup luas. Tenaga Ahli BNPB Asbullah menyebut luas wilayah yang terbakar sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 38.310,86 hektare.

Ketapang menjadi daerah dengan luasan karhutla terbesar, mencapai 12.443 hektare. Setelah itu terdapat Kubu Raya dengan 8.614 hektare, Mempawah 6.144 hektare, dan Sambas 2.318 hektare. Sedikitnya sembilan kabupaten di Kalimantan Barat juga telah menetapkan status siaga.

Kondisi tersebut diperkuat laporan BMKG. Hingga Jumat (21/8/2026) pukul 15.00 WIB, 804 titik panas masih terdeteksi di Kalimantan Barat. BMKG memperkirakan potensi kebakaran dalam sepekan ke depan berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terjadi. Udara kabur dan kabut asap juga masih berpotensi muncul terutama pada malam hingga pagi hari.

Di tingkat nasional, data SiPongi Kementerian Kehutanan menunjukkan jumlah hotspot sebenarnya sempat turun 56,2%, dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus. Khusus Kalbar, pemantauan Satelit Terra-Aqua mencatat penurunan dari 784 menjadi 82 hotspot dalam periode tersebut. Namun, Kementerian Kehutanan mengingatkan penurunan hotspot tidak otomatis berarti seluruh kebakaran telah padam karena hasil deteksi dapat berubah berdasarkan waktu lintasan satelit, kondisi atmosfer, tutupan awan, serta sensor yang digunakan.

TNI AU Tambah Pesawat untuk Modifikasi Cuaca

Operasi pemadaman kini dilakukan dari darat maupun udara. TNI Angkatan Udara mengerahkan pesawat CASA A-2117 dari Skadron Udara 4 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, untuk memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalimantan Barat. Pesawat tersebut disiapkan untuk membantu penyemaian awan ketika kondisi atmosfer memungkinkan.

Selain OMC, helikopter water bombing juga diterjunkan untuk mencapai kebakaran yang sulit ditangani personel darat. Operasi udara menjadi pelengkap patroli dan pemadaman oleh TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan serta masyarakat di daerah terdampak.

Ria mengatakan seluruh unsur perlu menjaga kecepatan penanganan agar titik-titik kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

"Kita ingin memastikan masyarakat terlindungi, lingkungan terjaga, dan dampak karhutla dapat diminimalkan. Karena itu, sinergi dan kecepatan dalam penanganan menjadi sangat penting," ucapnya.

Ancaman karhutla juga belum dapat dianggap selesai. BMKG sebelumnya memprediksi Agustus menjadi salah satu periode puncak musim kemarau 2026 dan memperingatkan risiko tinggi kebakaran di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat. Hingga 29 Juli 2026 saja, BMKG telah mendeteksi 5.019 hotspot secara nasional dengan konsentrasi antara lain berada di Kalbar.

Dengan Presiden turun langsung, pemerintah kini menghadapi dua sasaran sekaligus, yakni mempercepat pemadaman titik api yang masih aktif dan mencegah munculnya kebakaran baru. Penanganan menjadi semakin mendesak karena karhutla tidak hanya mengancam kawasan hutan dan gambut, tetapi juga berpotensi memperburuk kualitas udara serta mengganggu aktivitas masyarakat dan transportasi di Kalimantan Barat.