Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus diarahkan sebagai instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Penegasan ini disampaikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan industrialisasi berbasis talenta.
Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan agar mampu menjalankan dua fungsi utama, yaitu sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus motor penggerak produktivitas, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional," ujar Purbaya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).
Ia menambahkan, kolaborasi yang kuat tersebut dapat mewujudkan visi Indonesia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045. Menurutnya, target itu mensyaratkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang didukung pembangunan sumber daya manusia unggul, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya wirausaha dan perusahaan rintisan berbasis inovasi.
Sejalan dengan upaya tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pembangunan industri nasional harus menempatkan talenta sebagai fondasi utama. Pemerintah terus mendorong penguatan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) yang dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE), sehingga kemajuan teknologi tetap berorientasi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kementerian Keuangan terus memperkuat komitmen pada pengembangan SDM melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya penajaman kebijakan beasiswa LPDP. Mulai 2026, sekitar 80% beasiswa akan difokuskan pada bidang STEM dan industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju.
Selain itu, Kementerian Keuangan terus memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kolaborasi riset dengan berbagai perguruan tinggi. Melalui Center for Public Finance Research, para peneliti bekerja bersama unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat, kredibel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di tengah dinamika ekonomi global, Purbaya menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 mencapai 5,61%, dengan inflasi sebesar 3,08%. Stabilitas tersebut didukung surplus perdagangan, cadangan devisa yang memadai, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta sektor manufaktur yang masih berada pada zona ekspansif.
"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," kata Purbaya.
Ia menegaskan, reformasi fiskal terus dilaksanakan secara konsisten. Hingga Mei 2026, pendapatan negara menunjukkan peningkatan signifikan, sementara belanja negara dipercepat secara lebih proporsional untuk mendukung aktivitas ekonomi. Defisit APBN tetap terjaga pada level yang aman sehingga kesehatan fiskal nasional tetap terpelihara.
APBN Tahun 2026 difokuskan untuk mendukung berbagai agenda prioritas pemerintah, antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan negara, serta percepatan investasi dan perdagangan.
Menutup paparannya, Purbaya menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
"Pemerintah akan terus memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan masyarakat agar APBN benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu mengantarkan Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045," tutup Purbaya.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar