Target Inflasi 2,5% Dinilai Realistis, NasDem Minta Pemerintah Waspadai Harga Pangan

Periskop.id - Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, menyatakan dukungannya terhadap sejumlah target ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang disampaikan pemerintah dalam RAPBN 2027.

Charles mengatakan Fraksi NasDem mendukung target inflasi sebesar 2,5%. Menurutnya, target tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.

"Namun, pemerintah perlu mewaspadai risiko lonjakan harga pangan dan energi akibat cuaca ekstrem maupun ketegangan geopolitik global," ucap Charles dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8).

Pihaknya juga menilai target lifting gas bumi sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari dan lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari realistis sekaligus optimistis untuk dicapai.

Sementara itu, penetapan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD75 per barel dinilai cukup realistis di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang masih tinggi.

Di sektor pertanian dan perikanan, Fraksi NasDem mendukung peningkatan target nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN). Pemerintah didorong meningkatkan efisiensi biaya produksi, memastikan subsidi pupuk tepat sasaran, memperbaiki rantai pasok, serta memperkuat infrastruktur pertanian.

Pada indikator kesejahteraan sosial, Fraksi NasDem mendukung target penurunan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan ketimpangan. Namun, Charles menilai RAPBN 2027 harus mampu menyelesaikan akar struktural kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan dasar, perlindungan sosial yang andal, serta pemberdayaan UMKM.

Terkait target pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun, Fraksi NasDem memberikan dukungan. Charles menekankan optimalisasi penerimaan negara perlu dilakukan melalui modernisasi perpajakan, penguatan sistem perpajakan, integrasi data, perluasan basis pajak, serta penanganan aktivitas ekonomi bayangan.

"Optimalisasi penerimaan negara harus dilakukan melalui modernisasi perpajakan, pemahaman korupsi, integrasi data, perluasan basis pajak, serta penanganan ekonomi bayangan," jelasnya.

Di bidang kepabeanan dan cukai, pemerintah didorong memperkuat pemberantasan peredaran barang ilegal dan menutup celah kebocoran penerimaan negara. Fraksi NasDem juga memberikan perhatian khusus terhadap penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta perubahan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan setelah pengalihan dividen BUMN kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

"Oleh karena itu, perlu menetapkan kebijakan dividen yang jelas, menjamin transparansi pengelolaan laba, memperkuat mekanisme pelaporan kepada DPR, serta memastikan APBN tidak menjadi penanggung risiko korporasi secara berlebihan," ungkapnya.

Sementara terkait target belanja negara sebesar Rp4.972,2 triliun, Fraksi NasDem menilai postur tersebut cukup proporsional dan selaras dengan visi pembangunan nasional. Transfer ke daerah juga dinilai perlu semakin berbasis kinerja agar dapat mendorong peningkatan kualitas belanja daerah dan memperkuat pelayanan publik.

Di sektor pendidikan, Fraksi NasDem mengapresiasi alokasi anggaran pendidikan. Pemerintah didorong segera menyusun peta jalan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), juga dinilai harus menjadi prioritas.

Di bidang kesehatan, alokasi anggaran perlu diarahkan untuk pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, penguatan layanan kesehatan di daerah 3T, serta percepatan penurunan angka stunting.

Adapun terhadap target defisit anggaran sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB), Fraksi NasDem menilainya sebagai sinyal konsolidasi fiskal yang sehat. Di sisi lain, target tersebut dinilai tetap memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga stimulus ekonomi secara memadai.

"Fraksi Partai NasDem memandang target defisit anggaran sebesar 2,40% terhadap PDB sebagai sinyal konsolidasi fiskal yang sehat, sekaligus memberikan stimulus ekonomi yang memadai," tutupnya.