JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana melakukan renovasi dua juta rumah di daerah-daerah hingga Desember 2025. Biaya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disiapkan mencapai Rp43,6 triliun.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam diskusi yang diselenggarakan Bank Dunia di Jakarta, Senin (23/6) menyampaikan, pihaknya berkomitmen melanjutkan program bantuan stimulan program swadaya (BSPS) yang sebelumnya hanya bisa melakukan renovasi sebanyak 140 ribu unit per tahun. Di pemerintahan saat ini, target untuk melakukan renovasi rumah di daerah meningkat menjadi dua juta unit per tahun.

"Meskipun masa efektif pemerintah tinggal sekitar enam bulan sampai Desember 2025, Presiden tetap menegaskan bahwa harus merenovasi dua juta rumah," tuturnya.

Disampaikan dia, anggaran yang digelontorkan dari APBN tersebut akan dibagi ke setiap rumah dengan nilai subsidi perbaikan hunian sebesar Rp21,8 juta per rumah.

Saat ini, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan kementerian/lembaga teknis lainnya supaya target yang diberikan Presiden bisa terpenuhi. Di antaranya penguatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sosial, TNI, dan Polri.

"Karena meng-absorb renovasi dari 140 ribu kapasitas selama ini menjadi dua juta unit, itu butuh effort yang sangat besar sekali, dan itu juga metode perencanaan dan pertanggungjawaban yang sangat serius," serunya.

Sebelumnya, Fahri mendorong skema pembiayaan yang memungkinkan renovasi rumah dilakukan dengan pendekatan kredit mikro agar pengembang lokal dan masyarakat bisa terlibat aktif dalam perbaikan hunian.

"Maka nanti di dalam modifikasi renovasi (rumah) juga perlu dicari cara pembiayaan karena jangan renovasi yang cuma Rp20 juta, kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk," imbuhnya dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Menurut Fahri, anggaran renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini hanya sebesar Rp900 miliar. Angka ini jauh bila dibandingkan dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp28,8 triliun.

"Tahun ini anggaran renovasi cuma Rp900 miliar. Dibanding dengan bunga FLPP Rp28,8 triliun. Renovasi yang namanya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) cuma Rp900 miliar," ucapnya.

Ia menilai anggaran tersebut harus dibalik dan difokuskan untuk memperindah kawasan kumuh. Termasuk wilayah pantai dan sungai, agar kawasan tersebut menjadi lebih layak huni dan representatif bagi kehidupan keluarga Indonesia.

Pendanaan Bank
Sebelumnya, Danantara mengucurkan Rp130 triliun untuk proyek perumahan yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani sudah berbicara dengan bank-bank Himbara ditambah Bank Syariah Indonesia dan juga dengan BTN, untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun oleh Kementerian PKP.

"Sampai akhir tahun ini kurang lebih kami sudah hitung mungkin bisa mencapai Rp130 triliun, dan tentunya skemanya sudah kita matangkan dan ini bisa langsung berjalan," ujar Rosan belum lama ini.

Proyek perumahan ini adalah proyek yang sangat penting sesuai arahan Presiden Prabowo yang harus didukung bersama-sama oleh semua pihak.

"Buat perbankan sendiri mereka juga sangat senang, karena mereka punya jaminan juga dari rumah yang akan diberikan pembiayaan. Dan pembiayaannya juga kita akan berikan dengan subsidi bunga yang baik serta prosesnya juga kita segera mulai," kata Rosan.

Danantara sudah berkomunikasi dengan tim Kementerian PKP juga untuk memulai diskusinya. "Danantara akan mendukung penuh tetapi harapannya tentu karena perbankan juga mempunyai kriteria-kriteria yang harus dijalankan, mohon supaya ini juga berjalan sesuai dengan aturan yang ada," ucapnya.

Rosan meyakini hal ini akan memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya kepada perekonomian Indonesia, tetapi juga masyarakat Indonesia. Tentunya masyarakat juga akan sangat berbahagia dengan program rumah subsidi yang diinisiasi oleh Kementerian PKP.

"Kita akan mendukung penuh," kata Rosan.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengapresiasi dukungan penuh Danantara terhadap proyek perumahan untuk masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Ara kemudian menegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel dan komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho terkait dukungan dari Danantara.

"Saya sudah tugaskan Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel dan komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho," kata Ara.